Hakim Berang Saksi Sukarmis dan Andi Putra Jawab Tidak Tahu

Saksi Sukarmis dan Adi Putra (ayah dan anak) menjadi saksi korupsi di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Limitnews.net/Tomson

JAKARTA - Dua orang penting di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Sukarmis dan Adi Putra dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Jumat, (2/7/2021).

Sukarmis (mantan Bupati) dan Andi Putra Bupati Kuansing yang keduanya adalah ayah dan anak dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan ruang pertemuan Hotel Kuansing atas nama terdakwa Fahruddin dan Alfion Hendra.

Menurut JPU, Sukarmis dalam keterangannya di persidangan mengatakan: tidak tahu, lupa.

"Sukarmis banyak mengaku tidak tahu, dan tidak jelas terkait proyek yang menjadi masalah tersebut. Padahal saat proyek tersebut berjalan, Sukarmis menjabat Bupati. Sedangkan sang anak, Andi Putra menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing," ujar Kajari Hadiman menyampaikan hasil persidangan.

Lebih jauh saksi Sukarmis mengatakan tidak tahu ada pembangunan ruang pertemuan di 2015.

"Saya tahunya setelah ada masalah. Semua ini saya serahkan kepada Sekda (Sekretaris Daerah), Bapeda dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pada dinas CKTR, itu Fahruddin (terdakwa). Ini semuanya saya serahkan kepada tim di pemerintahan dan OPD. Selebihnya saya tidak tahu," ucap Sukarmis dihadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Iwan Irawan SH MH.

Mendengar jawaban sukarmis itu, Majelis Hakim agak berang dan langsung melontarkan pertanyaan: "Saudarakan jadi Bupati dari tahun 2006 sampai 2015. Masa semuanya tidak tahu? Ini kan anda yang menunjuk Kadis CKTR Fahruddin selaku Pengguna Anggaran untuk pembangunan," ujar Majelis mempertegas pertanyaannya.

Setelah mejelis hakim melontarkan pertanyaan itu dan membacakan surat penunjukan terhadap Fahruddin, baru Sukarmis tidak berkelit.

"Anda semua bilang tidak tahu, tapi semua tanda tangan yang tanda tangan adalah anda (saksi Sukarmis). Kalau memang tidak mau tahu, bikin surat kuasa untuk Sekda. Ini kan tidak, anda semua yang tanda tangani," ujar mejelis mengungkap kebohongan saksi Itu.

Sukarmis masih berkelit tidak mengetahui tetapi disisilain dia mengakui menyerahkan  proyek 3 pilar (pembangunan pasar modern, Universitas Kuansing dan Hotel Kuansing), ke Sekda.

"Semua saya serahkan ke Sekda, OPD dan Bappeda," jawab Sukarmis. Tetapi jawaban Sukarmis itu menurut JPU tidak nyambung dengan pertanyaan hakim. Sehingga Majelis mempertanyakan Tupoksi saksi selaku Bupati. "Tupoksi bapak sebagai Bupati apa?" ujar Ketua Majelis Hakim mempertanyakan saksi.

Lagi-lagi Sukarmis memberikan jawaban yang tidak sinkron dengan pertanyaan hakim. Ia kembali menuding pekerjaan proyek tersebut sepenuhnya diberikan kepada Sekda, OPD dan Bappeda Kuansing.

"Itulah masalahnya, anda terlalu percaya sama bawahan. Itu kan rekom dari Ditjen (Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dalam 3 pilar harus menggunakan BUMD. Kenyataannya kan tidak," timpal hakim.

Tidak sampai disitu, majelis hakim terus mengejar saksi dengan mempertanyakan  kesaksian mantan wakil bupati sebelumnya, Zulkifli.  Zulkifli dalam kesaksiannya menyatakan bahwa proyek 3 pilar tersebut tidak ada manfaatnya untuk masyarakat Kuansing.

Mendengar pertanyaan hakim itu, Sukarmis langsung menjawab dengan nada tinggi. "Wakil Bupati saja hanya masuk kantor 1 tahun, bagaimana dia mau diajak," ucap Sukarmis dengan nada tinggi.

Dengan perkataan sukarmis itu majelis hakim semakin curiga dan penasaran. Pasalnya, mantan Wakil Bupati itu pernah berkata kepada Sukarmis bahwa proyek 3 pilar itu tidak bisa dilanjutkan. Hal itu dikarenakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing tidak menjalankan rekomendasi dari Ditjen Kementerian Dalam Negeri. Dimana, dalam rekomendasi itu, Pemkab Kuansing harus menggunakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Saya menjadi ragu dengan keterangan anda. Soalnya, Wakil Bupati saja dalam kesaksiannya pernah mengatakan kepada anda bahwa proyek itu tidak bisa dilanjutkan, karena tidak menjalankan rekom Ditjen yang harus menggunakan BUMD," terang hakim ketua.

Mendengar hal itu Sukarmis yang duduk bersebelahan dengan sang anak, hanya diam. Disisi lain, dalam kesaksian Andi Putra, pada tahun 2015, ia menjabat sebagai Ketua DPRD Kuansing, periode 2014 sampai 2019. Tidak hanya itu, dia juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar).

Saat ditanya mengenai proyek pembangunan Hotel Kuansing, Andi Putra mengaku dirinya belum menjabat sebagai Ketua DPRD Kuansing.

"Kalau gak salah (jaman) pak Muslim," ucapnya.

Sama halnya dengan sang ayah, dalam persidangan itu Andi Putra banyak mengaku tidak ingat. Salah satunya saat ditanya mengenai kontrak proyek 3 pilar.

"Ini anggaran untuk 3 pilar hampir Rp200 miliar. Lalu tidak menjalankan rekom dari Ditjen. Coba anda jelaskan," ujar hakim anggota bertanya.

"Tidak ingat lagi yang mulia," jawab Andi Putra dengan gampang.

Tidak sampai disitu, saat hakim bertanya mengenai anggaran pembangunan dan detail proyek 3 pilar, lagi-lagi Andi Putra mengaku tidak mengingatnya lagi.

"Andakan Legislatif, yang mempunyai 3 Fungsi: Pengawasan, penganggaran dan administrasi. Ada tidak menjalankan 3 fungsi itu?" tanya hakim

"Seharusnya ada yang mulia," jawab Andi Putra.

"Kenyataannya kan tidak. Buktinya sampai saat ini belum ada manfaatnya (3 pilar tersebut untuk masyarakat)," timpal hakim dengan kesal.

JPU Kejari Kuansing mendakwa kedua terdakwa Fahruddin dan Alfion Hendra dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena telah melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan melawan hukum merugikan keuangan negara Rp5.050.257.046,2,-

Kedua terdakwa juga dinilai memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

 

Penulis: Tomson

Category: JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.