Hakim Dodong IMan Rusdani Dipertanyakan Tangguhkan Penahanan Tiga Terdakwa

Tiga terdakwa duduk di kursi pesakitan PN Jakarta Utara. Limitnews.net/Tomson

JAKARTA - Sidang kasus pemalsuan surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT BCMG yang merugikan pelapor sekitar Rp100 miliar kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dodong Imam Rusdani, SH, MH dengan Anggota Majelis  Rianto Adam Pontoh, SH, MH dan Togi Pardede, SH, MH.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Subhan, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara menjerat tiga terdakwa masing-masing;  K.Haryanto, Rendy L dan S. Manullang, dengan Pasal 263 KUHP karena telah memalsukan surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di PT. BCMG Tani Berkah. Dan ketiganya masing-masing menjabat sebagai Direktur.

Pada persidangan kali ini ketiga terdakwa berjalan melenggang kangkung datang ke PN Jakarta Utara untuk mengikuti persidangan dan melenggang kangkung pula ketika meninggalkan persidangan PN Jakarta Utara, di Jl. Gajah Mada, No.17, Jakarta Pusat, Selasa (22/6/2021), tanpa adanya pengawalan dari pengawal tahanan Kejari Jakarta Utara, usai penundaan sidang  karena saksi pelapor tidak hadir dengan alasan sakit. Agenda persidangan adalah mendengarkan saksi.

Tidak dikawal dan tidak di borgolnya ketiga terdakwa itu rupanya telah ditangguhkan penahananya alias dialihkan penahannya menjadi tahan diluar Rumah Tahana Negara (Rutan) oleh Majelis Hakim Dodong Imam Rusdani, SH, MH, Riyanto Adam Ponto, SH, MH dan Togi Pardede, SH. Padahal dari tingkat penyidikan di kepolisian dan tingkat penuntutan di JPU ketiga terdakwa itu di tahan di Rutan.

Timbul pertannyaan, ada apa dengan ketiga direktur tersebut sehingga hakim Dodong, Pontoh dan Togi mengalihkan penahanannya? Padahal pada perkara lain, yang kebetulan ketua majelis hakimnya adalah Dodong Imam Rusdani dan Rianto Adam Ponto dengan anggota majelis Benny menolak permohonan penangguhan penahanan  atas nama terdakwa Dicky.

Padahal terdakwa Dicky sangat jelas tidak merugikan negara dan masyarakat secara materi dalam perbuatan pidananya, karena dirinya bukanlah pelaku utama dalam kasus itu, dia hanya sebagai perantara yang didakwa dengan Pasal 55 KUHP, karena kerugian negaranya sudah dibayarkan melalui tex amnesti. Dan dalam perbuatannya itu terdakwa Dicky juga tidak ada ada niat jahat.

Beda dengan ketiga terdakwa yang ditangguhkan penahannya itu oleh Ketua Majelis Hakim Dodong Iman Rusdani, dapat diduga telah merencanakan perbuatannya secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan jaksa merekayasa atau memalsukan undangan RUPS-LB yang sudah merugikan korban Chen Tian Hua, senialai Rp.100 miliaran.

Padahal alasan permohonan penangguhan penahanan terdakwa Dicky sangatlah rasional dan mendasar karena ingin bertemu dengan ibundanya yang sudah tua renta pada saat hari raya idhul Fitri pada bulan Mei yang baru lalu.

Mengetahui hakim Dodong Iman Rusdani dan Rianto Adam Pontoh menangguhkan penahanan tiga terdakwa Direktur itu, dia mengelus dada.

“Saya hanya PNS biasa tidak memiliki kemampuan seperti ketiga direktur itu. Hanya saja kita berharap supaya tidak terjadi pilih-pilih dalam pelaksaan hokum,” ujar Dicky melalui salah seorang mantan penasehat hukumnya.  

Sementara ketiga terdakwa direktur yang memalsukan undangan RUPS-LB itu disebutkan jaksa:  “Dalam surat tersebut diterangkan bahwa PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited, selaku pemegang saham memohon untuk dilaksanakan RUPS-LB di PT BCMG Tani Berkah pada 5 April dan 20 Agustus 2019,” kata jaksa.

Kemudian, tambah jaksa, dari hasil RUPS-LB itu terbit Akta Nomor 4 pada 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Mia R. Setianingsih. Sementara dalam surat itu terjadi perubahan susunan direksi dan komisaris di PT BCMG Tani Berkah dan Chen Tian Hua selaku Komisaris Utama sebelumnya diberhentikan dalam RUPS-LB tersebut.

Kedua akta itu, urai jaksa, berisi keterangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya dimana terdakwa Haryanto yang menerangkan dalam akta mewakili pihak Multiwin Asia Limited. Padahal dari pihak perusahaan Multiwin Asia Limited tidak pernah memberikan kuasa dalam RUPS-LB, PT BCMG Tani Berkah.

Berdasarkan akte tersebut korban telah dirugikan haknya atas pengelolaan eksplorasi tambang di perusahaan tersebut. Kerugian lain, menyangkut biaya yang sudah dikeluarkan ke PT BCMG Tani Berkah sekitar Rp100 miliar.

 

Penulis: Tomson

Category: JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.