Hanya Tarik Uang Sewa, MSPI Minta Menteri BUMN Bubarkan PT Perindo

06/06/2022 09:38:05

JAKARTA - Monitoring Saber Pungli Indonesia (MSPI) meminta Menteri BUMN Erik Tohir membubarkan PT Perikanan Indonesia (Persero) yang disingkat PT Perindo (Persero) dahulu namanya Perum Perindo atau mengeluarkan sebagai bagian pengelola kepelabuhannan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta atau Pelabuhan Perikanan Muara Baru, Jakarta Utara.

Pasalnya, keberadaan PT. Perindo (Persero) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta atau Pelabuhan Perikanan Muara Baru Jakarta Utara hanya sebagai ‘preman atau jagoan’ pasar yang hanya meminta ‘uang jago’ tanpa adanya kontribusi terhadap kepentingan pelabuhan atau perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di Pelabuhan Muara Baru.

BERITA TERKAIT: Jalan Tuna II Tidak Berfungsi, Siapa Pengelola Pelabuhan Muara Baru?

BERITA TERKAIT: MSPI Pertanyakan Aliran Dana Triliunan Rupiah dari Pengusaha di Pelabuhan Muara Baru

Hal itu dikatakan Direktur Hubungan Antar Kelembagaan Monitoring Saber Pungli Indonesia (MSPI) Thomson Gultom kepada awak media menyikapi keluhan para pengguna jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Muara Baru.

"Lebih baik bubarkan sajalah! Kita minta menteri BUMN bapak Erik Tohir membubarkan atau menarik PT Perindo (Persero) dari Pelabuhan Perikanan Muara Baru! Kita ngga tahu apa fungsi Perindo berada di pelabuhan. Seperti ‘pereman atau jagoan’ pasar saja minta uang dan menarik uang sewa kepada pengusaha tetapi tidak tahu kita kontribusi nya apa kepada pelabuhan," tegas Thomson.

Menurut Thomson Gultom bahwa hasil investigasi lembaganya dengan mewawancarai para pengusaha dipelabuhan Muara Baru, PT. Perindo (Persero) menarik sewa lahan dari para pengusaha yang mendirikan gedung/gudang/kantor atau gedung pengolahan ikan setiap/bulan/tahun, tetapi pihak PT. Perindo (Persero) tidak pernah memperbaiki sarana dan prasarana yang ada dipelabuhan.

"Para pengusaha diwajibkan tagihan maintenance (perawatan) tetapi PT. Perindo (Persero) tidak pernah melakukan perawatan terhadap sara/prasarana yang ada dipelabuhan. Jalan rusak, dibebankan kepada pengusaha. Banjir hujan, banjir ROB yang dibebani kepada pengusaha dan Unit Pelaksana Tehnik (UPT) PPS Nizam Zachman Jakarta dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terus untuk apa uang yang ditarik PT. Perindo dari pengusaha itu?," tegas Thomson.

Thomson berharap, pengelolaan Pelabuhan Perikanan Muara Baru diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan saja, yakni UPT PPS Nizam Zachman Jakarta.

"Amburadulnya PPS Nizam Zachman Jakarta karena tidak jelas siapa yang bertanggungjawab terhadap perawatan jalan, perawatan saluran air dan peningkatan jalan. Saluran air tersumbat dibebankan kepada pengusaha padahal biaya perawatan diwajibkan kepada pengusaha. Apakah itu namanya bukan preman?," kata Thomson.

Thomson Gultom juga meminta DPR-RI menyoroti buruknya pelayanan PPS Nizam Zachman Jakarta.

"Secara khusus kita berharap adanya keperdulian Wakil rakyat dari komisi VI DPR-RI yang membidangi BUMN agar turun dan meninjau PPS Nizam Zachman Jakarta. Dimana Komisi VI?," ujar Thomson mempertanyakan wakil rakyat di senayan.

BERITA TERKAIT: Kolam Dermaga Dipenuhi Sampah, MSPI Pertanyakan Anggaran Kebersihan Pelabuhan Muara Baru

BERITA TERKAIT: Pelabuhan Muara Baru Banjir Jadi Sorotan Publik, PT. Perindo Terkesan Tidak Bertanggungjawab

Dia menyampaikan apresiasi kepada Komisi IV DPR-RI yang turun langsung ke Pelabuhan Muara Baru.

"Kita angkat dua jempol buat pak Sudin, SE. Beliau sangat perduli dengan keresahan pengusaha di pelabuhan Muara Baru. Kita angkat dua jempol," ungkapnya.

Sementara para pengusaha juga menyampaikan keluhannya kepada awak media.

"Kita sebagai pengusaha selalu berpikir bagaimana berusaha yang aman dan nyaman sesuai dengan apa yang telah kita keluarkan. Kita tidak mungkin teriak-teriak tiap hari karena banjir, jalan rusak. Seharusnya kita semua harus menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Maintenance merupakan serangkaian kebijakan yang diperlukan untuk mempertahankan atau mengembalikan suatu barang dalam keadaan operasional yang efektif. Sering kali pengusaha angkutan yang kita sewa tidak mau masuk pelabuhan karena banjir, karena jalan rusak. Mereka tidak mau mengambil resiko berat dengan kerusakan kenderaan akibat banjir. Yang kena dampak nya semuanya. Bagaimana pemulihan ekonomi jika usaha tersendat-sendat?," ujar salah satu pengusaha Cold Storage di PPS Nizam Zachman Jakarta inisial A.

"Maaf jangan dicantumkan nama saya! Lebih baik saya mengeluarkan uang dari pada ditegur nanti," tekan pengusaha itu.

Tapi dia menunjukkan kearah pekerjaan yang ada di Jalan TUNA III.

"Coba lihat pak, itu perbaikan jalan dan saluran dikerjakan bos Hokku dengan biaya sendiri. Jadi yang lain juga ditekankan seperti itu oleh Perindo. Saya pun demikian. Para pengusaha disini tidak ada yang berani buka suara, yang berani cuman  bos Ao. Tanya saja sana bos Gio, pasti dijawab dengan tegas. Kalau dia ma berani, kita sory!," ungkapnya.

Saat ini perbaikan dan peninggian jalan dan saluran sedang dikerjakan bos Hokku dari PT. Bahtera Indah Nusantara  di Jl. Tuna III dari atas Timur menuju barat.

"Drainase sudah lancar setelah bos Hokku tembus itu beberapa titik yang selama ini tersumbat," ujar salah satu Karyawan PT Hasil Melimpah, ketika diwawancarai di lokasi, Sabtu, (4/6/2022).

Sementara Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, SE kembali membahas buruknya pelayanan PPS Nizam Zacman Jakarta. Dalam rapat Sudin menyoroti mulai dari pencemaran laut, pecemaran limbah dan tambat labuh.

Sebelum Rapat komisi IV DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudin menampilkan tumpukan kapal, sampah-sampah yang ada dilaut di PSNZ Muara Baru.

Dalam pembahasan itu Sudin mengatakan bahwa belum mengetahui persis soal siapa penanggung jawab pelabuhan PPS Nizam Zachman Jakarta.  Apakah itu Kementerian Kelautan dan Perikanan? (KKP) atau PT. Perindo (Persero).

“Perindo atau Dirjen KKP yang tidak pernah kelapangan? Pak Menteri mengatkan dengan saya salah satu tugas KKP menjaga kebersihan laut, tapi di depan mata kita begini semuanya. Tanpa ada penanggulangan tanpa ada pencegahan tampa ada sosialisasi,” kata Sudin.

Menurut Sudin, kapal-kapal yang ada di dermaga dan kolam labuh sudah terlalu banyak sehingga riskan bila terjadi kebakaran.

“Saya pingin tau jelas tanggungjawab siapa ini? Soal kapal sudah berapa banyak kapal yang diikat kalau kejadian seperti di tegal abis semua ini. Minta tolong pak Menteri pak sekjen dievaluasi lah,” ucapnya.

Politisi PDIP dapil Lampung itu meminta KPP agar mengevaluasi jumlah tumpukan kapal dipelabuhan. Hal tersebut dipermasalahkan Sudin dikarenakan ada insiden kebakaran kapal di Tegal.

 

Penulis: Herlyna