Harga BBM Solar di Pelabuhan Muara Baru Bersaing Tidak Sehat, Siapa Bermain?

Posted by : limitnew 18 Januari 2024 Tags : Harga BBM Solar , Pelabuhan Muara Baru
Ilustrasi penjualan BBM Solar tidak sesuai faktur. Limitnews/Istimewa

JAKARTA – Diduga terjadi transaksi BBM Solar tanpa PPN di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta atau Pelabuhan Perikanan Muara Baru. (PPN atau Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak yang disetor dan dilaporkan pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak).

PPS Nizam Zachman Jakarta adalah merupakan pelabuhan perikanan tangkap terbesar di Asia Tenggara. Kapal ikan yang berlabuh di pelabuhan ini mencapai lebih kurang 1700 kapal ikan.

Untuk melayani BBM Solar kapal-kapal ikan yang berlabuh di PPS Muara Baru ini ada 12 SPOB/SPBB (atau stasiun pengisian Solar). Dari pantauan media ini, bahkan ada juga SPOB yang datang dan pergi melakukan transaksi dengan kapal ikan, yang diduga SPOB tersebut tidak memiliki ijin berniaga di PPS Nicam Zachman Jakarta.

BACA JUGA: Harga Resmi Rp 14.700, BBM Solar Industri di Pelabuhan Muara Baru Dijual Hanya Rp 12.100

Yang menjadi perhatian media ini adalah bahwa telah terjadi persaingan tidak sehat dalam penawaran harga diantara marketing SPOB/SPBB terhadap pemilik kapal ikan yang hendak membeli bahan bakar perbekalan selama berlayar menangkap ikan, dimana pemain atau marketing SPOB/SPBB ada yang berani menawarkan harga BBM Solar jauh dibawah harga pasar. Sehingga agen SPOB/SPBB lainnya yang tidak mampu menjual BBM Solar dibawah harga pasar, tinggal ‘penonton’ saja.

Timbul pertanyaan, bagaimana caranya marketing SPOB/SPBB itu menjual BBM Solar dibawah harga pasar? Apakah BBM yang dijual tersebut benar-benar adalah BBM Solar B35 atau minyak Jadi-jadian dan atau BBM Solar illegal?

Dari hasil penelusuran media ini, bahwa ada 3 cara asal muasalnya hingga marketing SPOB/SPBB dapat menjual harga BBM dibawah harga pasar tetapi tetap untung besar, yakni 1. Memperoleh BBM Solarnya dari tadahan BBM Solar Subsidi, 2. Meperoleh BBMnya bukan dari Pertamina dan atau BBM olahan, dan 3. Menjual BBM Solar dengan tidak seluruhnya yang dijual/dibeli itu membayar PPN.

Dari hasil investigasi media ini dilapangan bahwa ada sejumlah SPOB/SPBB yang melakukan transaksi illegal atau sebagai contoh: menjual BBM Solar 50 ton tetapi yang masuk faktur hanya 10 ton. Ini baru contoh kecil yang terjadi yang dapat ditelusuri media ini.

Untuk itu media ini berharap negara hadir dalam pemberantasan NIAGA MIGAS illegal di NKRI, khusunya di perairan laut Pantai Utara Jakarta. Dan terjadinya transaksi gelap tersebut diduga tidak terlepas adanya beking dari oknum-oknum Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.

Niaga BBM Solar illegal yang merugikan perekonomian Negara , baik itu melalui penerimaan Pajak Pertambahan Nilai  (PPN) yang dimanipulasi dan maupun penyimpangan Niaga BBM Solar Subsidi dijual industry, diharapkan dapat diberantas.

BACA JUGA: Kuasa Pelapor Berharap Laporan Suhari Dapat Kepastian Hukum Terkait Tersangka Budi

Direktur Hubungan Antar Kelembagaan (Dirhubag) Monitoring Saber Pungli Indonesia (MSPI) Thomson Gultom sudah sering menyuarakan ini diberbagai media berharap adanya sinergitas antar APH baik itu aparat Kepolisian maupun Petugas Pajak dari Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan RI maupun instansi terkait dalam pengawasan dan penindakan NIAGA BBM Solar illegal yang marak terjadi saat ini diperaiaran Indonesia, namun belum ada tanggapan yang serius. Penindakan hanya suam-suam kuku saja.

“Saya sudah memberikan laporan informasi akan adanya transaksi BBM Solar illegal di pantai utara Jakarta kepada APH, namun sampai saat ini belum ada tindakan konkrit dari laporan informasi yang kita berikan tersebut. Padahal laporan informasi yang kita berikan itu sudah sangat rinci dan A1. Bahkan hingga berakhirnya transaksi yang diduga ilelagal itu kita saksikan dari awal sampai akhir,” ujar Dirhubag MSPI Thomson Gultom di Jakarta, menyesalkan kejadian itu tanpa adanya tidakan hukum, Kamis (18/1/2024).

 

Penulis: Herlyna

RELATED POSTS
FOLLOW US