Instruksi SP3 Wasidik Tidak Ditindak Lanjuti Penyidik, Prof. Mudzakir: Pembangkangan Terhadap Pimpinan Polri

Pakar Hukum Pidana Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH. Limitnews.net/Tomson

JAKARTA - Rekomendasi dari Pengawasan Penyidikan (Wasidik) Bareskrim Polri tidak ditindak lanjuti penyidik Polda Metro Jaya dan tetap melanjutkan penyidikan merupakan pembangkangan terhadap pimpinan Polri.

"Pengawas Penyidikan adalah pejabat Polri yang berwenang melakukan pengawasan dibidang penyelidikan dan penyidikan atau Wasidik. Wasidik adalah serangkaian kegiatan Pengawas Penyidikan yang  dilakukan terhadap petugas penyelidik dan penyidik, kegiatan penyelidikan dan penyidikan, administrasi penyelidikan dan penyidikan serta administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan berdasarkan surat perintah pengawasan  penyidikan. Jika ada instruksi untuk SP3 (penghentian  penyidikan perkara) tetapi tidak dilakukan itu adalah pembangkangan," kata Pakar Hukum Pidana Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH, saat dimintai keterangannya terkait perkara terdakwa M. Kalibi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jl. Gajah Mada, No.17, Jakarta Pusat, Senin (24/5/2021).

Penjelasan itu disampaikan sang Pakar saat Penasehat Hukum Terdakwa M. Kalibi, Advokat Misrad, SH dan Iwan, SH menyampaikan sebelum berkas dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Wasidik Bareskrim Polri telah merekomendasikan supaya laporan di terbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).

"Jika ada hasil pengembangan dari laporan tersebut dan atau ada bukti baru maka laporan sebelumnya harus di hentikan dan paling tidak ada sprinlid dan Sprindik baru," ujar Guru Besar UII Yogyakarta itu.

Selanjutnya Advokat Misrad dan Iwan mengajukan pertanyaan dan tanggapan Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH terkait foto kopy yang dijadikan barang-bukti (BB). Menurutnya Fotocopy surat tidak memiliki nilai untuk pembuktian pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 266 KUHP dan Pasal 244 KUHP. Bahkan, dia menegaskan kendatipun foto copy surat itu telah dilegalisir tetap tidak memiliki nilai bukti jikalau surat aslinya (surat palsu-red) tidak ada (Hanya foto copy). Jika ada suatu surat yang diduga surat palsu atau yang dipalsukan maka haruslah ada surat asli yang palsu. Artinya, bukan foto copy. Karena foto copy itu bukan surat palsu melainkan foto copy (penggandaan) dari aslinya. Jadi, jika tidak dapat menunjukkan asli dari foto copy itu maka foto copy itu tidak memiliki nilai sebagai bukti, apalagi untuk pembuktian dalam perkara pidana, itu samasekali tidak bernilai.

Hal itu dilontarkan Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH yang disampaikan secara virtual dari kampusnya Univ II Jogyakarta ketika dimintai keahlianya sebagai pakar hukum pidana dihadapan Ketua Majelis Hakim Tumpanuli Marbun, SH, MH dengan Anggota Majelis Tiares Sirait, SH, MH dan Rudi Fahkrudin Abbas, SH, MH.

“Nah, dengan adanya aslinya surat foto copyan yang diduga surat palsu itu maka aslinya itulah yang dibandingkan dengan surat asli (surat sah-red). Jadi harus ada surat aslinya yang dipalsu untuk dijadikan sebagai pembanding kepada surat asli (surat sah-red). Sehingga dengan adanya surat PALSU dengan surat SAH maka dapat dilihat dimananya yang dipalsukan. Apakah isi suratnya yang dipalsukan, dan atau tandatangan yang dipalsukan? Itu dapat dilihat dan dibandingkan dengan adanya dua surat itu (Surat palsu dan surat sah-red). Jikalau tandatangan yang dipalsukan maka tandatangan itu dapat diuji di laboratorium forensics,” ungkap Prof Dr. Mudzakir, SH, MH menjelaskan terkait FOTO COPY surat yang dijadikan barang bukti.

Advokat Misrad mempertegas pendapat ahli akibat hukum dari surat foto copy yang dijadikan bukti di persidngan mengatakan: “Akibat hukum dari foto copy dijadikan bukti dipersidangan, adalah dakwaan gugur,” tegas Sang Profesor. 

Lebih jauh advokat Misrad meminta pendapat ahli terkait pelaksanaan atau makna Pasal 263 kepada pelapor dan akibatnya. Karena pada pasal 263 menyebutkan mengakibatkan kerugian. Kerugaian itu kepada siapa? Tanya Misrad. “Jika suatu perbuatan dalam Pasal 263 KUHP mengakibatkan kerugian harus dilihat dulu legal standing seorang pelapor dalam laporan. Apakah pelapor memiliki legal standing terhadap laporan pemalsuan tersebut. Seperti contoh: si A, memalsukan KK si B. lalu si A menggunakan kk si B yang dipalsukan itu untuk suatu keperluan kepentingan si A. tentu yang dirugikan dalam hal ini adalah si B. apakah si B merasa dirugikan si A atas pemalsuan dan mempergunakan KK palsu itu? Maka si B lah yang memiliki legal standing untuk membuat laporan itu. Itulah terkait dengan legal standing dalam pasal 263 KUHP,” jelas Prof Dr. Muzakir.

Artinya tambah Prof, orang lain, selain si B tidak memiliki legal standing untuk melaporkan peristiwa sebagaimana yang di ilustrasikan pada peristiwa pada Pasal 263 KUHP, tersebut diatas.

Untuk diketahui, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Yerich Sinaga SH, menjerat terdakwa M. Kalibi dengan Pasal 263 KUHP, Jo. Pasal 266 KUHP dengan materi dakwaan memalsukan Kartu Keluarga (KK) M. Kalibi dengan istri Soraviah saat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Pakai (SHP) di Kantor BPN Jakarta Utara.

JPU Yerich Sinaga, SH menyebutkan terdakwa M. Kalibi memalsukan KKnya dan menggunakan FOTO COPY KKnya atas nama M. Kalibi (suami) Soraviah (istri) sebagai bukti yang disebutkan KK palsu di persidangan. Sementara menurut M. Kalibi bahwa dia memiliki KK atas nama M. Kalibi (suami) dan Siti Muthmainah (istri).

Hingga sampai pemeriksaan saksi ahli pidana Prof. Dr. Mudzakir memberikan keterangan keahliannya dipersidangan JPU Yerich Sinaga belum dapat mebuktikan adanya aslinya foto copy KK yang disebut palsu itu.

Perkara ini dianggap sebuah perkara yang misterius karena bisa berlajut kepersidangan dengan barang bukti FOTO COPY (KKpalsu) yang tidak pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan. Dan saksi-saksi yang sudah diperiksa dipersidangan belum pernah melihatnya sebelumnya. Semua mengatakan baru melihat KK itu dipersidangan. Bahkan saksi pelapor sendiri (Hadi Wijaya) mengatakan belum pernah melihatnya.

Sehingga timbul pertanyaan, siapa yang menciptakan Foto Copy KK palsu itu?

Sesuai keterangan-keterangan saksi dari Kantor BPN Kota Administrasi Jakarta Utara yang dihadirkan oleh JPU Yerich Sinaga, SH ke persidangan mengatakan bahwa KK yang disebutkan palsu itu tidak ada dalam warkah Sertifikat Hak Pakai (SHP) 248/M. Kalibi dan 247/Siti Muthmaimunah, yang di ajukan terdakwa M. Kalibi. Jadi dari mana Foto Copy palsu itu?

Bahkan saksi Muhaimin dihadapan dihadapan persidangan membantah dengan tegas dakwaan JPU Yerich dan mengatakan tidak pernah menggunakan KK palsu (KK M. Kalibi istri Saroviah) waktu pengajuan permohonan Sertifikat Hak Pakai (SHP).

“Yang mulia, saya selalu bersama terdakwa saat mengajukan permohonan penerbitan SHP itu. Yang dimasukkan itu adalah KTP M. Kalibi dan KK M. Kalibi istri Siti Muthmainah,” ujar Muhaimin menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Tumpanuli Marbun.

“Apakah dalam pengajuan SHP atas nama Siti Muthmainah juga memasukkan KK atas nama M. Kalibi istri Siti Muthmainah?” tanya hakim lagi yang dijawab: ia yang mulia. “Untuk pengajuan penerbitan SHP 247 atas nama M. Kalibi dan SHP 248 atas nama Siti Muthmainah juga KK yang sama, yakni KK atas nama M. Kalibi istri Siti Muthmainah,” terang Muhaimin.

Lalu Ketua Majelis Hakim meminta penjelasan dari Ahli terkait Hibah. Apakah seorang suami bisa menghibahkan hartanya kepada istri?

“Yang mulia, dalam hukum acara pidana tidak ada istilah hibah. Hukum pidana adalah penerapan sanksi atas suatu perbuatan yang melanggar pasal pidana yang didakwakan. Sementara hibah sudah masuk ranah keperdataan yang diuji da diajukan ke pengadilan keperdataan,” tegas Ahli.

Selajutnya majelis hakim bertanya terkait adanya dugaan pemalsuan indetitas dalam mengajukan permohonan suatu akte apakah itu dapat dikaitkan dalam perkara pidana? Tanya hakim.

“Yang mulia, dalam suatu permohonan tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi si pemohon. Disaat si penerima permohonan menerima permohonan pemohon itu tentunya telah dilakukan ceklist atas persyaratan yang diperlukan dan lalu diterbitkanlah akte tersebut. Dan jika adanya suatu kekeliruan atau yang dianggap mengakibatkan tidak sahnya suatu akte yang diterbitkan itu masuklah ranahnya ke pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri atau ke pembatalan akte itu pengadilan Tata Usaha Negara. jadi bukan ke pidana,” ungkap sang ahli.

Sementara JPU Yerich Sinaga meminta penjelasan dari ahli terkait gugatan intervesi. Karena pada persidangan lain ada perkara gugatan intervensi yang diajukan terdakwa dalam perkara gugatan perdata. Pertanyaan JPU itu menjadi sesuatu pertanyaan yang tidak berkualitas dan yang dapat medukung dakwaannya. Karena perkara gugatan perdata itu tidak dijadikan barang bukti dalam persidangan.

“Saudara Jaksa, jika gugatan intervensi itu adalah perkara keperdataan menguji legal stending suatu kepemilikan. Maka seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya itu sudah ranhnya hokum keperdataan. Jika mengaju kepada perkara pidana adalah menguji materil yang didakwakan,” jawab Prof. Dr. Muzakir, SH, MH.

Sidang akan dilajutkan Senin mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU.

 

Penulis: Tomson

Category: JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.