Kejagung Bentuk Tim Penyidik Dugaan Korupsi Mantan Bupati Kuansing

limitnews.net

MS Mantan Bupati Kuansing ditetapkan tersangka pada Kamis (22/7/2021). Limitnews.net/Tomson

JAKARTA - Keseriusan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi tak perlu lagi diragukan. Setelah PT. Asabri dengan kerugian Rp 13 triliun dan Jiwasraya Rp 6,5 triliun dibereskan, kini Kejaksaan Agung (Kejagung) membentuk tim penyidik kasus dugaan korupsi mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Provinsi Riau, MS.

Awalnya penanganan korupsi mantan Bupati Kuansing dengan inisial MS ini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing dengan dugaan korupsi Rp 5,8 miliar APBD Tahun Anggaran (TA) 2017. Namun penanganan perkara ini di Kejari Kuansing mendapatkan perlawanan keras dari mantan Bupati Cs dengan menggerakkan massa berdemo di Kejari Kuansing yang menuding Kejari Kuansing menghampat pembangunan di Kuansing.

Meskipun ada yang Kontra terhadap penanganan perkara mantan Bupati MS itu, masyarakat anti korupsi Kuansing dan mahasiswa anti korosi Kuansing mendukung tindakan Kajari Kuansing Hadiman yang terus melakukan penyidikan terhadap kasus itu.

Kinerja Kejari Kuansing itu mendapat perhatian dari Jaksa Agung, sehingga membentuk tim penyidikan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan Kejari Kuansing.

"Ya mas, penetapan tersangka mantan Bupati Kuansing (MS) di Kejati adalah upaya percepatan proses penyidikan perkara itu. Jadi bukan pengambilalihan, melainkan pembentukan tim penyidik Kejati dengan Kejari Kuansing, yang di supervisi Kejaksaan Agung," ujar Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Riau Raharjo Budi Kisnanto, SH, MH saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (5/8/2021).

Sebelumnya, Asintel Kejati Raharjo, SH menyatakan mantan Bupati Kuansing, Prov. Riau, MS ditetapkan sebagai tersangka, Kamis (22/7/2021), dua pekan lalu.

Raharjo mengatakan MS diduga kuat terlibat korupsi belanja barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing pada enam kegiatan dengan total anggaran Rp 13,3 miliar yang bersumber dari APBD Kuansing tahun anggaran 2017.

Keenam kegiatan itu mulai kegiatan audiensi, penerimaan kunjungan kerja departemen dan nondepartemen luar negeri. Selanjutnya ada rapat koordinasi Forkopimda, rapat koordinasi pejabat pemda, kunjungan inspeksi kepala daerah dan wakil, dan makan-minum Rp 13,36 miliar.

Kajari Kuansing Hadiman, SH, MH ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa penetapan tersangka MS adalah pengembangan fakta yang terungkap di persidangan. Bahkan sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi

Menurutnya, perbuatan MS ini, negara dirugikan Rp 5,8 miliar yang termuat dalam putusan terpidana M Saleh.

“Sekarang M belum kita mintai keterangan. Nanti penyidik segera menjadwalkan untuk diperiksa setelah M ditetapkan tersangka,” katanya.

Hadiman menyampaikan dalam perkara ini sejumlah orang diperiksa mulai dari MS hingga mantan Ketua DPRD Kuansing Andi Putra, yang kini terpilih sebagai bupati.

“MS dan Andi Putra, yang saat itu masih menjabat Bupati dan Ketua DPRD, berulang kali kita periksa sebagai saksi,” ujar Hadiman.

Hadiman dalam penanganan perkara ini mendapat tantangan berat sebagai Kajari yang sekaligus Ketua Tim penyidik. Hadiman Kajari terbaik I se Kejati Riau dan terbaik III se-Indonesia dalam penanganan korupsi itu bahkan dilaporkan terperiksa ke Kejati Riau melakukan pemesanan.

Atas perbuatannya, Bupati ke-4 Kuansing itu dijerat Pasal 2 ayat 1 UU 31 1999 tentang Tipikor yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP subsider Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor.

 

Penulis: Tomson

Category: JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.