Kejari Kuansing Periksa Sejumlah Mantan Anggota DPRD Terkait Kasus Korupsi Rp 1,6 Miliar

Kepala Kejari Kuansing, Hadiman SH, MH. Limitnews.net/Istimewa

JAKARTA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau memeriksa sejumlah mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2014-2019, Selasa (8/6/2021) terkait kasus dugaan korupsi Rp 1,6 miliar.

"Ya, kemarin kami melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah mantan anggota DPRD Kuantan Singingi periode 2014-2019. Mereka diperiksa terkait dugaan korupsi uang 'Ketok Palu' untuk 6 kegiatan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1,6 miliar," kata Kajari Kuansing Hadiman saat dikonfirmasi limitnews.net, Rabu (9/6/2021).

Hadiman mengatakan, ada Agus Samad yang diperiksa sebagai saksi. Politikus PBB itu diperiksa penyidik sekitar pukul 10.00-14.00 Wib.

"Untuk pemeriksaan saudara Agus Samad, langsung saya periksa sebagai ketua tim. Saya ajukan lebih kurang 20 pertanyaan, semua seputar dugaan kasus 6 kegiatan di Sekda Kab. Kuantan Singingi di tahun anggaran 2017," ujar Hadiman.

BACA JUGA: Terkait Dugaan SPPD Fikif, Kejari Kuangsing Kembali Panggil Mantan Kepala BPKAD

BACA JUGA: Pengembangan Kasus Korupsi Sekda, Kejari Kuansing Segera Tetapkan Tersangka Baru

Selain Agus, penyidik rencananya kembali memeriksa mantan anggota DPRD lain. Hari ini direncanakan yang akan diperiksa, Weri Naldi, Andi Cahyadi, Jefri Antoni, Rustam Efendi, Maspar da Sastra Febriawan.

"Anggota dewan yang lain akan diperiksa hari ini, yang kami panggil sesuai surat panggilan akan diperiksa Senin pekan depan secara maraton," tegas Hadiman.

Pemeriksaan yang kita lakukan adalah pengembangan adanya putusan inkrah terkait korupsi enam kegiatan Sekda Kuansing yang bersumber dari APBD 2017 sebesar Rp 13 miliar lebih. Keenam kegiatan itu adalah dialog audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial dan masyarakat Rp 7,2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan kunjungan kerja pejabat negara, departemen, dan lembaga pemerintah nondepartemen luar negeri Rp 1,2 miliar. Lalu kegiatan rapat koordinasi unsur pimpinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni Rp 1,1 miliar dan kegiatan rapat koordinasi pejabat dengan anggaran sebesar Rp 960 juta.

Selain itu, ada kegiatan kunjungan kerja atau inspeksi kepala daerah sebesar Rp 725 juta. Terakhir kegiatan penyediaan makan dan minum sebesar Rp 1,9 miliar yang seluruhnya tak sesuai peruntukan berdasarkan temuan BPK sekitar Rp 10,4 miliar dana diselewengkan.

Dalam putusan itu, ada 5 orang pejabat divonis bersalah. Mulai Plt Sekda Muharlius, M Saleh, Verdy Ananta, Hetty Herlina, dan Yuhendrizal dijatuhi hukuman berbeda.

Kelima orang sebelumnya sudah terbukti melakukan penyelewengan dana anggaran tahun 2017. Dari kasus itu, masih ada Rp 1,5 miliar lagi uang negara dikuasai oleh beberapa orang dan disebutkan di dalam putusan yang terus diusut.

 

Penulis: Tomson

Share
Category: JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.