Kejati Riau Tahan Mantan Bupati Kuansing

163

limitnews.net

Tersangka Mursini (baju orange) ditahan Kejati Riau, Kamis (5/8/2021). Limitnews.net/Tomson

JAKARTA - Penyidik  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melakukan penahanan terhadap tersangka Mursini, mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing),  Kamis (5/8/2021). Mursini ditahan setelah dilakukan pemeriksaan (BAP) sebagai tersang oleh penyidik dalam dugaan korupsi pada enam item di sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing  saat Mursini menjabat  Bupati Kuansing tahun anggaran 2017.

Mursini menjalani proses pemeriksaan oleh tim jaksa penyidik pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) di gedung aula Korps Adhyaksa Riau. Ia diketahui datang sendiri tanpa didampingi penasehat hukumnya.

Pada pukul 15.57 WIB, Mursini keluar dari gedung aula Kejati Riau. Dengan menggunakan rompi tahanan tindak pidana korupsi berwarna oranye, Mursini digiring keluar menuju mobil tahanan. Oleh jaksa penyidik, mantan Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau itu digiring menuju mobil tahanan yang sudah menunggunya.

Saat ditanya sejumlah pertanyaan oleh awak media, Mursini tidak mau menjelaskan perkara yang membuatnya dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Pekanbaru.

"Tanya ke penyidik saja ya," ucapnya sambil berjalan ke mobil tahanan.

Sementara itu, Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto SH MH saat ditemui awak media, membenarkan pihaknya melakukan penahanan terhadap Mursini.

"Hari ini penyidik melakukan penahanan terhadap M (Mursini) dan dititipkan di Rutan Pekanbaru selama 20 hari kedepan," ucap Raharjo.

BACA JUGA: Kejagung Bentuk Tim Penyidik Dugaan Korupsi Mantan Bupati Kuansing

Adapun alasan penahanan itu dikatakannya, dikarenakan Mursini sejak dipanggil pertama kali oleh jaksa penyidik, tidak kooperatif.

"Terhadap tersangka M sudah dipanggil sebanyak 3 kali. Dua kali dipanggil tidak datang. Yang ketiga baru datang. Pas (datang) yang ketiga, penyidik sepakat untuk melakukan penahanan," tuturnya.

Untuk diketahui, Mursini merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana 6 kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) di Kota Jalur itu. Yang mana, dalam dugaan rasuah tersebut sebelumnya, telah menjerat 5 orang terdakwa. Kelimanya pun telah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada Pengadilan Negeri.

Penetapan Mursini sebagai tersangka, dilakukan oleh tim gabungan jaksa penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing dan Kejati Riau. Yang mana, surat penetapan Mursini sebagai tersangka itu, ditandatangani oleh Kepala Kejati Riau, Jaja Subagja SH MH pada tanggal 15 Juli 2021.

Sebelumnya, Raharjo menerangkan, Mursini ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan dari fakta persidangan dan hasil vonis atas 5 orang terdakwa yang telah berkuatan hukum tetap atau inkrah.

"Jadi perkara ini merupakan pengembangan berdasarkan fakta persidangan dan keputusan hakim terhadap 5 orang terdakwa yang telah inkrah," terangnya belum lama ini.

Atas perbuatan Mursini, dilanjutkan Raharjo, negara mengalami kerugian negara sebanyak Rp5,8 miliar lebih.

Dalam pemberitaan sebelumnya, 5 orang terdakwa yang telah divonis bersalah itu adalah mantan Plt Sekretaris Daerah (Sekdakab) Kuansing, Muharlius, mantan Kabag Umum Setdakab Kuansing, M Saleh, mantan Bendahara Pengeluaran Rutin di Setdakab Kuansing, Verdy Ananta, mantan Kasubbag Kepegawaian Setdakab Kuansing, Hetty Herlina dan mantan Kasubag tata Usaha Setdakab Kuansing, Yuhendrizal.

Diketahui, selain Mursini, aliran dana juga mengalir ke Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017, Andi Putra. Yang mana, Andi Putra yang kini menjadi Bupati Kuansing, menerima uang sebanyak Rp90 juta. Kemudian, mantan anggota DPRD Kuansing, Rosi Atali, menerima Rp150 juta dan mantan anggota DPRD Kuansing, Musliadi sebanyak Rp500 juta. Terkait hal ini, Raharjo mengatakan akan melihat terlebih dahulu seperti apa perkembangannya.

"Kalau terkait yang lain, jadi kita lihat perkembangan selanjutnya," tuturnya.

Berdasarkan isi dakwaan 5 orang terdakwa yang telah divonis sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kuansing menyebut, dugaan korupsi terjadi pada 6 kegiatan di Setdakab Kuansing yang bersumber dari APBD 2017 sebesar Rp13.300.650.000.

Enam kegiatan itu meliputi, kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat dengan anggarannya sebesar Rp.7.270.000.000. Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Rp1,2 miliar.

Lalu, kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni sebesar Rp.1.185.600.000, kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp960 juta.

Kegiatan kunjungan kerja/inpeksi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam sebesar Rp725 juta dan kegiatan penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp1.960.050.000.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan anggaran kegiatan itu tak sesuai peruntukkan. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana ada Rp10,4 miliar diselewengkan. Dakwaan jaksa merincikan sejumlah uang mengalir ke Bupati Kuansing Mursini, mantan anggota DPRD Kuansing Musliadi dan mantan anggota DPRD Kuansing Rosi Atali dan lainnya.

Mursini disebutkan beberapa kali meminta uang kepada Muharlius dan M Saleh dengan nominal berbeda. Di antaranya sebesar Rp500 juta pada pada 13 Juni 2017. Mursini memerintahkan Verdy Ananta mengantarkan uang dalam bentuk Dollar Amerika kepada seseorang di Batam, Kepri.

Mursini mengatakan, “Ini rahasia , cukup kita saja yang tau". Setelah itu ia menyerahkan satu unit Hp kepada Verdy Ananta, di dalamnya ada nomor Hp si penerima uang tersebut. Ada juga permintaan uang sebesar Rp150 juta. Uang itu untuk diberikan pada seseorang di Batam sebagai tambahan dari kekurangan uang Rp500 juta.

Muharlius juga pernah memberikan uang Rp150 juta kepada Verdy Ananta. Muharlius meminta Verdy Ananta menyerahkan uang tersebut kepada Mursini di Pekanbaru untuk kepentingan berobat istri Mursini.

Uang juga digunakan oleh Muharlius untuk membayar honor Sarpol PP karena mau Idul Fitri sebesar Rp80 juta, dipakai Verdy Ananta Rp35 juta untuk kepentingan berobat orang tuanya.

Aliran dana juga mengalir ke Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017, Andi Putra, atas perintah Muharlius sebesar Rp90 juta. Kepada mantan anggota DPRD Kuansing, Musliadi sebesar Rp500 juta atas perintah Mursini.

Kemudian M Saleh juga pernah menyerahkan uang Rp150 juta kepada Rosi Atali, mantan anggota DPRD Kuansing. Uang itu diberikan atas perintah Mursini.

Untuk menutupi pengeluaran dana anggaran atas 6 kegiatan tersebut, para terdakwa membuat dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif atas 6 kegiatan. Kuitansi atas 6 kegiatan telah dipersiapkan sebelumnya oleh Verdy Ananta di Ruang Sekda Kabupaten Kuansing.

Diduga, karena begitu beratnya tekanan-tekanan yang dialami Kajari Kuansing Hadiman saat melakukan pemeriksaan kepada para petinggi atau penguasa-penguasa di Kab. Kuansing sehingga Jaksa Agung Membentuk TIM gabungan penyidik Kejati dengan penyidik Kejari Kuansing yang langsung di supervise kejaksaan agung.

 

Penulis: Tomson

Category: JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.