Kemenkumham Raih Opini WTP dari BPK RI

153

Menteri Kumham RI Yasonna Laoly menerima penilaian WTP dari Ketua BPK I, Hendra Susanto, Senin (28/6/2021). Limitnews.net/Tomson

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan hasil pemeriksaan BPK dengan opini WTP diserahkan langsung pimpinan pemeriksaan keuangan negara I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra Susanto kepada Menteri Kumham RI, Yasonna H. Laoly di ruang rapat Menkumham, Senin (28/06/2021).

Menurut Menteri Yasonna,  WTP adalah opini hasil audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara, terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 di Kemenkumham.

“Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material,” ujar Menteri Yasonna Laoly dalam sambutanya setelah menerima hasil opini WTP itu dari Ketua BPK Hendra Susanto.

Kemudian Yasonna mengungkapkan bahwa capaian (opini WTP Tahun Anggaran 2020) merupakan yang ke delapan kali diperoleh Kemenkumham. Pada periode sebelumnya diperoleh secara berturut-turut sejak 2015.

“Hasil ini melengkapi raihan sempurna terhadap LKPP yang juga menggondol penghargaan serupa. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan LKPP Tahun 2020 mendapatkan opini WTP untuk kelima kalinya diperoleh pemerintah sejak 2016,” ungkap Menteri Yasonna.

Sementra Ketua BPK Hendra Susanto mengatakan bahwa opini atas laporan keuangan disusun dengan mempertimbangkan empat kriteria, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

“Dalam mekanismenya, laporan keuangan wajib disampaikan kementerian/lembaga (KL) kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),” kata Hendra Sutanso.

Menurutnya, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSE). Badan Siber dan Sandi Negara. 

“Sertifikasi Elektronik Sejak digelar pada 2004, atau tepatnya setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terbit, Kemenkumham tercatat sudah delapan kali meraih opini WTP yakni pada tahun 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Ini berarti dalam enam tahun terakhir, sejak 2015 hingga sekarang, Kemenkumham berturut-turut meraih opini WTP,” ujar Hendra Susanto.

 

Penulis: Tomson

Category: JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.