Kenaikan Dana Parpol 10 Kali Harus Diimbangi Perbaikan Parpol

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap kenaikan dana partai politik (Parpol) diimbangi dengan perbaikan sistem dalam tubuh partai politik.

"Gini kalau kenaikan dana partai itu kami memang mendukung tapi harus disertai sejumlah poin-poin perbaikan. Tapi itu lah yang tidak dilakukan, Mendagri hanya setengah hati memperbaiki partai politik," kata Peneliti ICW, Donal Fariz, Minggu (27/8).

Donal menilai, sejauh ini pemerintah hanya menaikan dana parpolnya saja tanpa melakukan perbaikan di tubuh partai politik. Ia menyebut jika tak ada perbaikan-perbaikan itu maka takan bisa memperbaiki kinerja partai politik tersebut walaupun dananya sudah naik.

"Kalau hanya menaikan dananya saja tanpa memperbaiki dari aspek demokratisasi dari internal partai, tanpa memperbaik trasnparansi, tanpa membangun akuntabilitas partai yang lebih baik itu tidak akan memperbaiki partai kita, itu menurut saya," ujar Donal.

Selain itu, Donal juga tak menjamin kenaikan dana parpol bisa menghilangkan praktik korupsi dalam tubuh partai politik. Namun, menurut dia kenaikan dana parpol hanya bisa mengurangi potensi terjadinya korupsi.

"Untuk menghilangkan korupsi partai nggak mungkin 100 persen tapi mengurangi potensi korupsi dengan permintaan tagihan uang kepada kader partai itu menjadi berkurang," katanya.

Menkeu Setuju Naik

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyetujui usul Mendagri Tjahjo Kumolo soal penambahan dana parpol menjadi Rp 1.000/suara sah. Sri Mulyani mewanti-wanti petinggi parpol agar menjaga elite dan kadernya agar tak korupsi.

Penetapan kenaikan dana parpol tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017. Kenaikan dana parpol juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol.

"Memang KPK merekomendasikan itu karena Parpol harus berfungsi tanpa melakukan korupsi. Kan banyak yang bilang, saya korupsi untuk partai saya, untuk ongkos politik," kata Sri Mulyani dalam acara Workshop Nasional Perempuan Legislatif Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (27/8). (SS)