Keterangan Saksi BPN Juga Tidak Mendukung Dakwaan Jaksa Terhadap Perkara M. Kalibi

Kasi Sengketa BPN memberikan kesaksian pada perkara M. Kalibi di PN Jakarta Utara, Senin (22/2/2021). Limitnews.net/Tomson

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Yerich kembali menghadirkan saksi untuk didengarkan keterangannya terhadap terdakwa Muhammad Kalibi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin (22/2/2021).

Kali ini JPU menghadirkan Kepala Seksi Sengketa Badan Pertanahan Nasiona (BPN) Kota Administrasi Jakarta Utara, Dedi Sudadi dengan maksud untuk membuat semakin terang perkara terdakwa Muhammad Kalibi yang didakwa dengan Pasal 263 KUHP melakkukan pemalsuan surat Kartu Keluarga (KK).

Tetapi keterangan saksi Dedi Sudadi juga tidak dapat menguatkan dakwaan JPU, bahkan semakin jauh panggang dari api, karena Dedi mengatan tidak pernah melihat KK atas nama Muhammad Kalibi (suami) dan Sarovia (istri) sebagaimana surat KK bukti yang dijadikan JPU, tetapi adalah atas nama Muhammad Kalibi (suami) Siti Muthmainah (istri).

"Di warka tidak ada dokumen KK yang ada hanya KTP. Dan pengajuan permohonan sertifikat dengan alas pengoperan hak garap dari Mahfudi (penjual) kepada Kalibi (Pembeli)," kata Kasi Sengketa BPN Jakarta Utara Dedi Sudadi.

Dedi Sudadi juga menjelaskan bahwa foto copy KK yang ditunjukkan JPU bukanlah seperti KK yang ada dalam dokumen pengajuan permohonan penerbitan sertifikat atas nama Muhammad Kalibi dan Siti Muthmainah.

"KK yang dijadikan bukti oleh JPU bukanlah KK legalisir," ujar Dedi.

BACA JUGA: Majelis Hakim Perintahkan JPU Hadirkan Saksi dari BPN 

BACA JUGA: Prof. Zainal Arifin Hoesein: Hibah Itu Sah Asalkan Tidak lebih dari Satupertiga

BACA JUGA: Tiga Keterangan Saksi Tidak Ada Menguatkan Dakwaan Jaksa

Pada sidang sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara Pimpinan Hakim Tumpanuli Marbun SH, MH, dengan Hakim Anggota Tiares Sirait SH, MH dan Rudi Abas SH, MH memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yerich untuk menghadirkan saksi Verbalisan dan dari BPN.

Karena hakim menilai bahwa keterangan 5 saksi yang sudah diperiksa sebelumnya tidak ada yang mendukung Dakwaan JPU, sehingga Majelis hakim mengatakan dan memerintahkan JPU memprioritaskan pemeriksaan saksi Verbalisan.

“Supaya kita fokus dalam memeriksa perkara ini, mana surat yang dikatakan palsu sesuai dengan dakwaan penuntut umum,” kata Ketua Majelis Hakim Tumpanuli Marbun kepada JPU Yerich, menegaskan bahwa saksi yang diperiksa tidak mengetahui bukti yang dihadirkan kepersidangan.

Bahkan keterangan saksi Hadi Wijaya (pelapor) mengatakan tidak pernah melihat KK yang di palsukan. Dia menjelaskan bahwa mengetahui adanya KK dan sertifikat palsu dari penyidik yang katanya hasil pengembangan penyelidikan penyidik.

Akhirnya majelis menegur saksi karena dianggap memberikan keterangan berdasarkan asumsi bukan fakta.

Sementara saksi Verbalisan belum bisa dihadirkan JPU, sehingga sidang ditunda sepekan kedepan dengan agenda pemeriksaan saksi Verbalisan.

“Yang kami inginkan untuk sidang yang akan datang supaya diutamakan dulu saksi dari BPN, dari mana ini diambil ini surat? Demikian saksi dari penyidik yang membuat berita acara penyitaan (BAP). Karena apa? Karena di dalam berita acara penyitaan ini disebutkan adalah foto copy yang sudah dilegalisir. Apakah yang dilegalisir dimaksud itu apakah ini (sambil menunjukkan bukti dari jaksa). Kita nanti selalu memeriksa ini palsu, palsu padahal bukan ini yang dimaksudkan. Ini kan bukan legalisiran," tegas Tumpanuli.

Sedangkan permohonannya, lanjutnya, foto copy legalisir kartu keluarga. Tetapi disini tidak legalisiaran.

"Jadi artinya, beda dengan yang saudara (JPU-red) ajukan sebagai bukti di sini. Apa yang maksudnya yang legalisir itu ini, atau ada yang lain, gitu loh,” tekan Ketua Majelis Hakimakim Tumpanuli Marbun.

Penasehat Hukum terdakwa M. Kalibi, Yayat Surya Purnadi, SH, MH, CPL dan Misrad, SH, Zulkarnain, SH dan Nourwandy, SH, mengatakan kepada media ini bahwa dakwaan JPU sangat lemah bahkan terkesan rekayasa.

"Dari 6 saksi yang sudah diperiksa dipersidangan belum ada yang mengaku mengetahui dan melihat KK yang dipalsukan. Bahkan pelapor sendiri tidak tahu. Lebih ironis lagi satu saksi mencabut keterangannya di BAP. Inilah bukti kelemahan Dakwaan JPU," ujar Yayat Surya Purnadi advokat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (SPSI) itu usai sidang. (Tom)

Category: JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.