Keterangan Saksi Muhaimin Mentahkan Dakwaan JPU Yerich Sinaga

Saksi Muhaimin disumpah sebelum memberikan keterangan di PN Jakut, Senin (10/5/2021). Limitnews.net/Istimewa

JAKARTA - Saksi meringankan (A de Charge) Muhaimin mementahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Yerich Sinaga SH, di Kepengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara Jln. Gajah Mada, No.17, Jakarta Pusat, Senin (10/5/2021).

Dihadapan Ketua Majelis Hakim Tumpanuli Marbun SH, MH dengan hakim anggota Tiares Sirait SH, MH dan Rudi Fakhruddin Abbas, SH, MH saksi Muhaimin membantah dakwaan JPU Yerich menggunakan KK palsu (KK M. Kalibi istri Saroviah) waktu pengajuan permohonan Sertifikat Hak Pakai (SHP).

"Yang mulia, saya tidak pernah melihat KK M. Kalibi istri Saroviah. Saya selalu bersama-sama terdakwa saat mengajukan permohonan penerbitan SHP itu. Yang dimasukkan itu adalah KTP M. Kalibi dan KK M. Kalibi istri Siti Muthmainah," ujar Muhaimin menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Tumpanuli Marbun.

"Apakah dalam pengajuan SHP atas nama Siti Muthmainah juga memasukkan KK atas nama M. Kalibi istri Siti Muthmainah?" tanya hakim lagi yang dijawab: ia yang mulia. "Untuk pengajuan penerbitan SHP 247 atas nama M. Kalibi dan SHP 248 atas nama Siti Muthmainah juga KK yang sama, yakni KK atas nama M. Kalibi istri Siti Muthmainah," terang Muhaimin.

Hakim menegaskan pertanyaannya terkait KK M. Kalibi istri Saroviah.

"Tidak pernah saya melihat KK itu. Yang kami masukkan dalam permohonan adalah KK M. Kalibi istri Siti Muthmainah. Petugas jelas nyontreng-nyontreng berkas," ujar Muhaimin dengan meperagakan tangannya.

Muhaimin mengungkapkan bahwa menghibahkan sebahagian tanah oleh M. Kalibi ke Siti Muthmainah adalah dalam rangka pemecahan luas tanah sehingga sertifikat bisa di terbitkan di Kantor BPN kota Jakarta Utara, sebab kewenangan BPN kota adalah luas tanah di bawah 5000 meter. Sementara apabila untuk penerbitan sertifikat lahan diatas 5000 meter sudah kewenangan Kantor Wilayah (Kanwi)  BPN.

"Yang mulia, saat kami (saksi dan Terdakwa) mengajuakan permohonan ke Kantor BPN Kota Jakarta Utara, permohonan ditolak. Lalu kami konsultasi dengan pihak BPN, lalu diberikan petunjuk. Petunjuknya ialah agar tanah dipecah sehingga luas tanah dibawah 5000 meter. Karena luas tanah 700 meter disarankan menghibahkan tanah itu sebahagian keorang lain. Lalu hibah itu dilakukan  di Kantor Kelurahan, dan saksinya pak lurah dan perangkat nya," terang Muhaimin.

Sebelumnya sudah puluhan orang saksi diperiksa, tapi tak satupun saksi yang melihat keberadaan KK palsu yang dijadikan barang bukti dalam dakwaan JPU Yerich Sinaga, SH.

Sementara pada pemeriksaan saksi ahli sebelumnya mengatakan tidak  salah memecah luas tanah dibawah 2 ha.

"7000 meter dipecah menjadi 2 sertifikat tidak masalah. Atau lebih. Ahli mengatakan tidak salah. Artinya pemecahan itu tidak ada yang salah toh. Klien kita bayar pajak saat mengurus sertifikat," ujar Advokat Iwan SH diluar persidangan.

Sementara Advokat Misrad berserah kepada keputusan hakim.

"Majelis sudah dapat melihat fakta-fakta. Saksi yang dihadirkan JPU tidak berkaitan dengan KK yang dipalsukan. Artinya yang harus diperkuat adalah  siapa yang memalsukan KK, dimana dipalsukan KK itu, dan untuk apa KK itu dipalsukan. Karena dakwaan JPU Yerich Sinaga SH, mendakwa Terdakwa dengan Pasal 263 KUHP dengan materi memalsukan KK," tegas Mizrad.

Sementara Advokat Yayat Surya Purnadi, SH, MH mengatakan bahwa JPU Yerich Sinaga tidak dapat membuktikan dakwaannya.

"Sidang demi sidang sudah dilalui, puluhan saksi diperiksa pengunjung sidang berharap saksi-saksi itu dapat menguatkan Dakwaan jaksa. Namun sampai sejauh ini hingga perisidangan Senin (10/5), belum ada saksi yang mengatakan melihat KK yang dipalsukan itu," ujarnya.

Pada persidangan sebelumnya juga saksi Arif Santosa dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta menjelaskan bahwa dia tidak tahu dari siapa KK yang di palsukan itu dan siapa yang memalsukan dan untuk apa KK itu dipalsukan. Dia tahu dan melihat potocopy KK itu saat penyidik memperlihatkan saat mengecek KK itu di database kependudukan.

Arif Santosa mengatankan tidak tahu dari mana asal usul kartu keluarga (KK) atas nama M. Kalibi istri Saroviah, yang tidak dapat di input didatabase Disdukcapil. Arif Santosa mengatakan hanya bisa menginput nomer KK atas nama M. Kalibi istri Siti Muthmainah.

Sementara JPU menjadikan fotocopy KK atas nama M. Kalibi Istri Soraviah itu sebagai bukti dalam dakwaannya untuk menjerat M. Kalibi ke Pasal 263 KUHP yang bunyinya: Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

 

Penulis: Martini

Category: JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.