Komisi VI DPR-RI Sebut PT Perindo Sakit, MSPI: Hanya Pungut Uang Kok Bisa Sakit?




Bawah: jalan ini sudah bertahun-tahun tidak dapat dilalui karena sudah rusak dan banjir abadi di PPS Nizam Zachman Jakarta. Atas: Dr. Ir. Harris Turino, SH Anggota Komisi VI DPR-RI, saat Raker dengan Kementerian BUMN, Selasa (7/6/2022). Limitnews/Herlyna

06/09/2022 14:10:07

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dr. Ir. Harris Turino, SH., MSi., MM menyebutkan, bahwa PT. Perindo (Persero) sakit. Sebutan dengan kata sakit terhadap PT. Perindo (Persero)  atau Perum Perikanan Indonesia (Perindo) itu dilontarkan sekilas pada Rapat kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR-RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Pernyataan Harris Turino yang dikutip dari YouTube Raker DPR-RI-Kemen BUMN menyebutkan Perindo Sakit itu berkaitan dengan holdingisasi.

"Pak Menteri, jangan hanya mempersatukan BUMN-BUMN sejenis tetapi semuanya sakit. Contoh nya di Perindo. Jika ini digabungkan nanti akan menularkan, jadinya ngga selesai-selesai," ujar Harris.

BERITA TERKAIT: Terkuak Sewa Perawatan Ratusan Miliar per Bulan, PT Perindo Biarkan PPS Muara Baru Terlantar

BERITA TERKAIT: Hanya Tarik Uang Sewa, MSPI Minta Menteri BUMN Bubarkan PT Perindo

Dari pernyataan Komisi VI DPR-RI itu terungkap bahwa PT. Perindo adalah perusahaan yang tidak sehat. Apa penyebabnya tidak sehat? Diketahui bahwa PT. Perindo tidak melakukan produksi. Apa alasan nya membuat tidak sehat?

Oleh karena itu Direktur Hubungan Antar Kelembagaan Monitoring Saber Pungli Indonesia (MSPI) Thomson Gultom mengatakan sudah tepat pembubaran PT. Perindo (Persero). Perindo yang berkantor Pusat di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta atau Pelabuhan Perikanan Samudera Muara Baru, Jakarta Utara itu membuat runyam dan kusut kawasan pelabuhan.

"Perputaran perekonomian di pelabuhan Muara Baru cukup signifikan. Oleh karena itu kita minta pemerintah memberikan pelayanan yang baik. Bayangkan, 1500 kapal berlabuh di pelabuhan Muara Baru, dan dihitung lagi jumlah pengunjung maka sudah selayaknya pemerintah dapat memberikan pelayanan yang prima di kawasan PPS Nizam Zachman Jakarta ini," ujar Thomson Gultom yang senantiasa mengamati perkembangan di Muara Baru, Kamis (9/6/2022).

Thomson menyampaikan sesuai informasi yang didapat dari para pengusaha dikawasan PPS Nizam Zachman Jakarta, bahwa PT Perindo melakukan pemungutan uang sewa lahan, uang maintenance, uang cas limbah, uang cas listrik dan uang cas PAM, namun dari pungutan itu tidak ada yang dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan dikawasan pelabuhan.

"Saya menjadi heran, kenapa tidak dibahas secara tuntas terkait sakitnya Perindo? ada apa dengan komisi VI DPR-RI? Jangan jangan ada apa apanya? Ataukah memang mungkin sudah pernah dibahas?," kata Thomson penuh tanya.

BACA JUGA: Pasca Pimpinan Ditangkap, Polisi: Kegiatan Khilafatul Muslimin Bertentangan dengan Pancasila

BACA JUGA: Tanpa Mahar, DPP PSI Resmi Buka Pendaftaran Bacaleg Pemilu 2024

Thomson mengestimasi penerimaan PT. Perindo (Persero) setiap bulan sangat besar. Seperti contohnya sewa lahan Tanah Rp.97.300/meter/bulan.

"Coba kita hitung luas lahan 760.000 meter. Dan estimasi yang disewakan 60% dari lahan tersebut = 760 .000×60%×97.300 = Rp.44.368.800.000,- coba jika seandainya dari Penerimaan tersebut di anggarkan 10% untuk pemeliharaan/bulan maka dapat dipastikan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tidak akan banjir lagi, jalan dapat ditingkatkan secara terprogram," ungkap Thomson.

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta atau Pelabuhan Perikanan Samudera Muara Baru, Jakarta Utara dikelola Perum Perikanan Indonesia (Perindo) sejak tahun 1984, tetapi sejak itu pula Perindo belum pernah mengeluarkan anggaran untuk biaya pemeliharaan atau perbaikan di kawasan Pelabuhan. Atas dasar itulah para pengusaha resah dan gelisah karena berdampak pada mobilisasi kendaraan angkutan yang terbatas akibat jalan rusak dan banjir yang selalu melanda, baik itu banjir hujan maupun banjir ROB.

Penulis: Herlyna

Category: Jakarta
limitnews
No Response

Comments are closed.