Senin, 18 Januari 2021
Limit News > Jakarta > LSM-ALPPA: TP4D Kejaksaan Sudah Melenceng dari Tujuan Awal
Posted By: limitnews, 6:29 AM, 4 April 2019

LSM-ALPPA: TP4D Kejaksaan Sudah Melenceng dari Tujuan Awal

Share
limitnews.net

Direktur Eksekutif LSM-ALPPA Thomson Gultom. Foto Istimewa

JAKARTA – Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) diduga sudah melenceng dari tujuan awal, bahkan cenderung menjadi model baru korupsi berjamaah.

Hal ini dapat dilihat dalam prakteknya TP4D dilapangan. Jika ada  proyek  yang sedang berlangsung pastinya disana ada poster “Proyek ini dikawal TP4D Kejaksaan”.

Yang menjadi pertanyaan, apa tujuannya poster itu ada pada proyek itu? Apakah poster itu dapat bekerja? Kan tidak! Sementara tak seseorang petugas kejaksaan pun yang pernah terlihat datang mengawal proyek itu.

Apakah dengan adanya poster “Proyek ini dikawal TP4D Kejaksaan” menunjukkan bahwa proyek itu sudah dikoordinasikan ke kejaksaan, sehingga terlihat seolah TP4D itu dilibatkan dalam kegiatan.

Atau apakah dengan adanya poster “proyek ini dikawal TP4D Kejaksaan” melegitimasi bahwa tidak ada penyimpangan, meskipun paktanya proyek dikerjakan tidak sesuai bestek?

Direktur Eksekutif LSM-ALPPA (Aliansi Pemerhati Pengguna Anggaran) Thomson Gultom mengatakan bahwa salah satu maksud Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 adalah meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan.

Hal ini didukung dengan pencegahan korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan pidato Presiden RI pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 yang pada pokoknya menekankan pentingnya peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan.

Menindaklanjuti arahan ini, Kejaksaan kemudian mendampingi instansi pemerintah untuk  mengakselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional, yaitu dengan dibentuknya TP4. Di lingkup daerah kemudian dibentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Sejak adanya TP4D, terlihat kelesuan di tindak pidana khusus kejaksaan. Unit pidsus ini menjadi “Mati Suri”. Khususnya di Kejaksaan Negeri yang ada di ibukota negara, Jakarta.

Apakah mamang korupsi proyek sudah tidak ada lagi di DKI Jakarta? Ada! Korupsi masih tampak jelas. Bahkan terlihat semakin berani. Dari pantauan LSM-ALPPA, korupsi semakin menggila.

Pengguna anggaran sudah terang-terangan mengedepankan nama “TP4D”. “Proyek ini dikawal TP4D Kejaksaan. Kalau ada kesalahan kejaksaan sudah bertindak,” ucap salah satu pengguna anggaran di SKPD DKI Jakarta.

Pembentukan TP4D sendiri adalah berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor KEP-152/A/JA/10/2015, yang selanjutnya secara teknis didetailkan dengan Instruksi Jaksa Agung RI nomor INS-001/A/JA/10/2015. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh TP4D dapat dilihat pada tugas dan fungsinya, yaitu:

Mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.

Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi, dan tertib pengelolaan keuangan negara.

Memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.

Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan internal pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan.

Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukannya bukti permulaan yang cukup setelah melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Peran TP4 ini sangat strategis. Namun, peran TP4 dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi masih perlu dipertanyakan.  Sebab, sampai saat ini tidak begitu jelas bagaimana TP4 bekerja, terutama setelah mereka menerima permintaan bantuan dari instansi pemerintah.

Di sisi lain, dalam menjalankan tugasnya TP4D belum didukung dengan anggaran masing-masing. Dampaknya, instansi pemerintah mesti mengalokasikan anggaran untuk TP4D dengan berbagai honor. Idealnya, TP4D dalam menjalankan tugas dan fungsinya ketika mengawal dan mengamankan pemerintahan dan pembangunan tidak tergantung pada honor tersebut.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara Ridho Setiawan, SH ketika hendak di wawancara implementasi dan dan realisasi TP4D belum berhasil. Saat ditelepon lewat HP tidak menjawab. Begitu juga saat di Hubungi lewat WA, juga tidak menjawab. (Son)

Share
Bagikan:
Share

Berita Terkait lainya

Komentar Pembaca