Mafia Tanah Diduga Manfaatkan PTSL, Hakim PTUN Dimohon Batalkan SHM Aspah Supriadi

Sidang pemeriksaan Saksi Cheppy (Kasi Pemerintahan Kelurahan Semper Timur). Limitnews.net/Martini

JAKARTA - Mafia tanah diduga manfaatkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) penerbitan sertifikat gratis untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Aspah Supriadi seluas 3470 M2 di Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Padahal PTSL adalah Program Pemerintahan Jokowi bagi masyarakat kurang mampu yang menggratiskan penerbitan sertifikat.

Mengapa muncul dugaan mafia tanah dalam penerbitan sertifikat itu? Karena sertifikat (Aspah Supriadi) itu diterbitkan diatas bidang tanah Milik (Waluyo) yang nota bene bidang tanah itu sudah dikuasa Waluyo sejak tahun 1990-an, atas dasar Akte Jual Beli (AJB) riwayat C-307 Seluas 1760 M2, tetapi bisa terbit sertifikat atas nama orang lain tanpa sepengetahuannya.

Pengajuan permohonan sertifikat itu tidak memiliki PM1 dari kelurahan dan tanggal pengukurannya tanggal 1 Januari 2020, dinilai adalah rekayasa (bukan fakta) dimana hari itu adalah hari libur internasional yang merupakan tahun Baru (Rabu 1 Januari 2020) atau dimana kantor pemerintah tidak aktif.

Hal itu terungkap dipersidangan pemeriksaan saksi Cheppy (Kasi Pemerintahan Kelurahan Semper Timur), Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang dihadirkan Kuasa Penggugat Advokat Mangaraja Simanjuntak, SH dan Jimmy Simanjuntak, SH di PTUN Jakarta, Jl. Pemuda Jakarta Timur, Senin (18/1/2021).

Dihadapan Ketua Majelis Hakim Taufiq Perdana, SH dengan anggota Sutiyono, SH dan Dr. Nasrifal, SH yang didampingi PP M. Iqbal Aroza, SH, saksi Cheppy mengatakan bahwa untuk penerbitan SHM atas nama Aspah Supriadi yang digugat itu tidak pernah tercacat diajukan di kelurahan.

"Pengajuan PM1 dari C-335 ke kelurahan tidak pernah ada yang mulia. Justru yang mengajukan PM1 adalah C-307 atas nama Waluyo," ujar saksi Cheppy menjawab pertanyaan Hakim anggota Dr. Nasrifal, SH, MH.

Dr. Nasrifal sangat teliti dan cukup dalam bertanya dan yang dijawab oleh saksi Cheppy dengan lugas. Dari jawaban-jawaban Cheppy itu terlihat dia sangat menguasai riwayat tanah itu.

"Saya pun heran, yang mengajukan PM1 adalah Persil C-307 dengan luas 1760 M2 dengan dasar Akte Jual Beli (AJB) Waluyo selaku pembeli dan Main Bin Amin selaku penjual, tetapi justru yang terbit adalah sertifikat atas nama Aspah Supriadi dengan dasar C-355 dengan luas 3470 M2. Padahal yang tercacat dikelurahan luas C-355 adalah 1730 M2," ujar Saksi Cheppy.

Bahkan Cheppy dalam kesaksiannya mengatakan bahwa lokasi C-335 itu tidak diketahui nya.

Selain pengajuan sertifikat itu tidak memilik PM1, ada kejanggalan dalam hari pengukuran tanggal 1 Januari 2020 dimana hari itu adalah hari libur internasional, apakah mungkin BPN Jakarta Utara bekerja saat itu?

Oleh karena itu diduga terbitnya SHM atas nama Aspah Supriadi itu adalah perbuatan mafia tanah. Pasalnya proses pengajuan SHM atas nama Aspah Supriadi diajukan melalui program Presiden Jokowi melalui Kementerian Agraria Tata Ruang ATR/BPN Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu.

Apakah pemilik tanah ribuan meter yang nilainya miliaran di DKI Jakarta termasuk dalam program itu? Apakah pemilik ribuan meter di DKI Jakarta pajak atau retribusi terutang?

Atas dasar pertimbangan riwayat tersebut diataslah Waluyo melalui  Advokat Mangaraja Simanjuntak ST, SH dan Jimmy Simanjuntak, SH dari Kantor Hukum Raja & Partners mengajukan Gugatan perkara Nomor :183/G/2020/PTUN, Jakarta, Penggugat I (Waluyo) sampai dengan penggugat XI ( Suhartini) melawan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administrasi Jakarta Utara dengan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0336/Kel. Semper Timur, Surat Ukur No. 01119/Semper Timur/2020 tanggal 01 Januari 2020, Luas: 1150 m2 diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 09 Januari 2020, tercatat atas nama Aspah Supriadi yang terletak di Kampung Rawa Malang RT/RW 005/010, Kel.Semper Timur, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut obyek sengketa 1: dan SHM No. 03368/Kel. Semper Timur, Surat Ukur No.01121/Semper Timur/2020 tanggal 01 Januari 2020, Luas: 499 m2 diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 09 Januari 2020, tercatat atas nama Aspah Supriadi alamat sama.

Selanjutnya disebut obyek sengketa 2., SHM No. 03389/Kel. Semper Timur, Surat Ukur No.01122/Semper Timun/2020 tanggal 01 Januari 2020, Luas: 1508 m2 diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 09, Januari 2020, tercatat atas nama Aspati Supriadi.

Selanjutnya disebut obyok sengketa 3., dan SHM No. 03370/ Kel. Sempor Timur, Surat Ukur No.01123/Semper Timur/2020 tanggal 01 Januari 2020. Luas: 500 m2, diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 09 Januari 2020, tercatat atas nama Aspah Supriadi, selanjutnya disebut obyek sengketa 4. (Tini/Tom)

Share
Category: JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.