Mantan Ketua DPRD Kuansing Mangkir dari Panggilan Kejari

251

Kepala Kejari Kuansing Hadiman, SH, MH. Limitnews.net/Tomson

JAKARTA - Mantan Ketua DPRD Kuansing mangkir dari panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi (Kuansing). Padahal surat penggilan sudah dilayangkan untuk diperiksa sebagai saksi Jumat (30/4/2021) dalam perkara dugaan korupsi 6 kegiatan di Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kuansing tahun anggaran 2017.

“Beliau (mantan Ketua DPRD Kuansing) berhalangan hadir karena ada agenda partai yang sudah terjadwal sebelumnya. Untuk itu beliau meminta agar diundur hingga tanggal 3 Mei 2021,” kata Kepala Kejari Kuansing Hadiman, SH, MH saat dikonfirmasi via WhatsApp (WA), Jumat (30/4/2021).

Penyidik Kejari Kuansing hari ini menjadwalkan pemeriksaan mantan Ketua DPRD Kuansing dalam kapasitas sebagai saksi dalam 6 kegiatan di Setda Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2017.

Kemudian Hadiman menambahkan bahwa hari ini (Jumat) penyidik juga melayangkan surat panggilan kepada Bupati Kuansing, dan dua orang mantan anggota DPRD. Dan mereka akan diperiksa pada Senin, 3 Mei 2021 pukul 09.00 WIB.

BACA JUGA: Didukung Masyarakat, Kejari Kuansing Ungkap Kasus Korupsi

Hadiman selaku Kajari Terbaik III Kejari Nasional dan Terbaik I se Kejati Riau dalam penangan korupsi itu mengaku tidak gentar melakukan tupoksinya sebagai abdi hukum.

“Hidup manusia ada di tangan Allah semesta alam, kalau untuk tugas negara saya tidak pernah takut,” tegas Hadiman saat ditanya tentang tekanan yang dihadapi saat melakukan penanganan korupsi di Kuansing.

Kajari penerima predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBP) dan Wilayah Birokrasi Besih Melayani (WBBM) dari Kementerian Penerapan Apaparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) itu menyampaikan ucapan terimaksih kepada Tokoh Masyarakat, Mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pegiat anti korupsi Kuansing yang telah memberikan supportnya dikala dia dipraming menghalagi pembangunan saat menangani korupsi.

“Bagi kami, tidak ada istilah tebang pilih! Semuanya sama didepan hukum,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa penyidikan dilakukan kembali adalah hasil putusan yang dibacakan Hakim Ketua Faisal, SH, MH di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, bahwa Muharlius, SE, MM, M. Saleh, Verdy Ananta, Hetty Herlina, dan Yuhendrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nokor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 KUHP dan dijatuhi putusan pidana yang bervariasi.

Dalam amar putusan hakim mejelaskan, pada 6 kegiatan di Sekda itu ada aliran dana Rp 1,5 miliar kepada beberapa pihak yang belum dituangkan pada dakwaan sehingga dilakukan penyidikan ulang dalam rangka pengembangan kasus.

 

Penulis: Tomson

Category: JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.