MSPI Apresiasi Sidak DPR-RI ke Pelabuhan Muara Baru

631




Ketua Komisi IV DPR-RI Sudin, SE saat sidak ke Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) Jakarta Utara bersama Kementerian LH dan K, Jumat (8/4/2022). Limitnews.net/Herlyna

JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR-RI Sudin, SE melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) Jakarta Utara, atau pelabuhan Muara Baru, Jumat (8/4/2022).

Kedatangan Anggota DPRD itu menggandeng langsung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna menertibkan pabrik yang membuang limbah sembarangan atau perusahaan yang tidak memiliki Intalasi Pengolahan Limbah (IPAL) di lingkungan PPSNZJ.

Sudin, SE dari Fraksi PDI-P turun ke lapangan mendengarkan keresahan pengguna jasa kepelabuhanan terkait sejumlah perusahaan yang tidak memiliki IPAL sehingga perusahaan perusahaan itu diduga membuang limbah sembarang, dan juga carut-marutnya tatakelola Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta atau pelabuhan Muara Baru itu.

Dalam sidaknya tersebut, Ketua Komisi IV DPR-RI itu memerintahkan Kementerian LH dan K melakukan penyegelan pada CV Indo Pacific yang belakangan ini disorot pemberitaan tentang dugaan pembuangan limbah sembarangan yang menuai protes dari pengguna jasa kepelabuhanan.

BERITA TERKAIT: DPR dan Kementerian Segel CV Indo Pacific Diduga Buang Limbah Sembarangan

BERITA TERKAIT: Perum Perindo Belum Tindak CV Indo Pacific Buang Limbah Sembarangan

Selain pemasangan Segel pada CV Indo Pacific Sudin juga menyoroti drainase yang tidak berfungsi. Jalanan yang juga tidak berfungsi samasekali karena ada genangan air abadi akibat jalannya sudah rusak.

“Jangan mau seenaknya saja, punya duit meninggikan satu meter, tidak peduli orang banjir atau tidak. Nah kalau jalan lebih rendah pembuangan air gak ada gotnya, mau dibuang ke mana airnya?,” ucap Sudin pada saat sidak dikutip dari video sidaknya bersama Kementerian KLHK.

Kondisi jalan di PPSNZJ atau pelabuhan Muara Baru saat ini memang tidak tertata sebagaimana mestinya.

“Ini kan banyak yang meninggikan, itukan tidak seperti itu, jadi kalau hujan tidak bisa, jadi penampungan air, karena ini got gak ada,” ungkapnya.

BERITA TERKAIT: UPT Pelabuhan Muara Baru Terkesan Biarkan CV Indo Pacific Buang Limbah Sembarangan

BERITA TERKAIT: Diduga Buang Limbah Sembarangan, Direktur CV Indo Pacific Terancam Pidana 3 Tahun Penjara

Legislator asal Kota Gajah itu menyampaikan agar perusahan-perusahan di pelabuhan PPNZ bisa berkontribusi perbaikan jalan.

“Jadi saya peritahkan perusahan-perusahaan bisa membuat got minimal lebarnya 80 cm. Jadi kalau hujan airnya melimpah bisa langsung ke got. Kita kasih waktunya satu bulan,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Hubungan Antar Kelembagaan Monitoring Saber Pungli Indonesia (MSPI) Thom Gultom berterimakasih dan mendukung kinerja wakil rakyat tersebut.

Dia juga berharap Wakil rakyat lainnya di DPR RI tergerak hatinya dan turun kelapangan guna membenahi carut marutnya Pelabuhan Perikanan Muara Baru tersebut. Karena menurutnya bahwa di kawasan Pelabuhan Muara Baru ada banyak perusahaan yang tidak memiliki IPAL.

"Kita sudah bersurat ke Kepala Cabang  PT Perindo (Persero) PPSNZJ dan Kepala Pelabuhan (Kalabu) UPT PPSNZJ agar memberikan daftar perusahaan yang memiliki IPAL dan perusahaan yang tidak memiliki IPAL," ujar Thomson kepada limitnews.net, Senin (11/4/2022).

Dia berharap Kepala Cabang PT. Perindo (Persero) PPSNZJ dan Kepala Palabuhan UPT PPSNZJ dapat menjawab surat MSPI dan memberikan daftar-daftar perusahaan tersebut untuk meregistrasikannya dan akan melaporkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada pihak yang berwajib guna dilakukan pembinaan dan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Penulis: Herlyna

Category: Jakarta
limitnews
No Response

Comments are closed.