Polda Metro Diprapidkan, Paingot Sinambela: Penyitaan Tidak Seizin Pengadilan

Sidang pra peradilan di PN Jakarta Selatan. Limitnews.net/Martini

JAKARTA - AKBP (Purn) Paingot Sinambela SH,MH memohon hakim praperadilkan Nomor: 33/Pra-pid/PN.Jkt Selatan menolak eksepsi Termohon dan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan penahanan tahap ketiga yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah. Penyitaan terhadap harta benda tersangka tanpa disertai surat penyitaan dari Ketua Pengadilan juga tidak sah.

"Bahwa yang menjadi salah satu objek permohonan Praperadilan adalah Penetapan Penahanan Tahap Ketiga Nomor: 151/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 09 Maret 2021 dan Laporan Polisi yang dimaksud adalah Nomor LP/3298/VI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 11 Juni 2020 dengan demikian objek Permohonan Pemohon tidak kabur dan jelas," kata Advokat AKBP (Purn) Paingot Sinambela dalam replik menjawab eksepsi dari termohon yang mengatakan bahwa permohonan pemohon adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel), Senin (5/4/2021).

Lebih jauh Paingot Sinambela mengungkapkan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konsititusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 salah satu objek Praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penyitaan. Maka dengan demikian Permohonan Pemohon jelas, dapat diterima dan tidak kabur.

Bahwa Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil Pemohon dan menolak semua yang didalilkan Termohon dalam jawabannya tertanggal 06 April 2021, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon tidak melawan penetapan tersangka, penahanan tahap pertama selama 20 hari, penahanan Tahap  kedua  selama 40 hari tetapi terbatas melawan penahanan tahap ketiga selama 30 hari dan terhadap penyitaan.

Paingot Sinambela yang telah berpengalaman 37 tahun penyidik di Polda Metro Jaya mengatakan belum pernah melakukan penanganan perkara seperti yang dilakukan para yunior nya, yang melakukan penyitaan tanpa ijin pengadilan tanpa ada Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh tersangka. Karena tindakan itu merupakan penyimpangan dari Pasal 129 ayat (1) KUHAP. Melakukan penahanan tersangka melampaui kewenangan yang diatur oleh undang-undang.

"Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  Pasal 29  ayat (1) huruf b penahanan tahap ketiga selama 30 hari dapat dilakukan hanya terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 9 tahun keatas, dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih," ujar Paingot yang sudah puluhan tahun melakukan penyidikan pidana khusus Polda Metro Jaya.

BACA JUGA: Polda Metro Jaya Mangkir Sidang Praperadilan di PN Jakarta Selatan

Hal yang sama juga sisampaikan Advokat Dr. Drs. Hotma Sitorus, SH, MH dari Kantor Hukum AKBP (Pur) Paingot Sinambela SH MH & Partner  menjelaskan bahwa Pemohon telah ditahan dengan ancaman pidana penjara 9 tahun keatas maka setiap sangkaan yang disangkakan kepada Pemohon dengan ancaman hukuman penjara dibawah 9 tahun menjadi sangkaan yang bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 29 ayat 1 huruf b.

"Bahwa karenanya sangkaan kepada Pemohon Pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun, Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang (UU TPPU) dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun menjadi sangkaan yang bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 29 ayat (1) huruf b," tambah ahli hukum TPPU itu.

Kemudian Dr. Hotma mengungkap lebih jauh pelanggaran yang mana sangkaan yang tidak bertentangan dengan KUHAP terbatas pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU.

"Pasal 3 berbunyi, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Pasal 4 berbunyi, setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar," urai Advokat Doktor itu.

Dia mengatakan bahwa dari keseluruhan dalil-dalil Termohon tidak satupun dalil yang menguraikan bahwa Pemohon menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang hasil kejahatan.

"Dengan adanya Penahanan Tahap Ketiga, maka logikanya Pemohon telah terbukti melakukan TPPU, sementara belum ada pembuktian atau pemeriksaan pokok perkara, hal ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa jawaban termohon yang mendalilkan ada 6 saksi yang diperiksa, bukanlah saksi untuk tindak pidana pencucian uang, karena dalam tindak pidana pencucian tidak dikenal adanya korban," tegas Hotma Sitorus.

Doktor Ahli hukum TPPU itu mengurai dengan jelas tentang Delik TPPU adalah kejahatan kepada Negara sedangkan delik penggelapan adalah kejahatan kepada perorangan.

"Termohon telah mengabaikan kewajiban untuk memberitahukan kepada PPATK sesuai dengan Pasal 75 UU TPPU yang berbunyi: Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK”. Bahwa dalam berbagai referensi keilmuan dalam TPPU dikenal prinsip “Tiada Harta tidak ada Pencucian Uang” dan hal ini diadopsi UU TPPU Pasal 77 yang berbunyi:

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana” pungkasnya.

Dia menjabarkan dari keseluruhan dalil Termohon tidak mendalilkan Harta Pemohon maka haruslah dianggap bahwa sesungguhnya Termohon tidak sedang memproses tindak pidana pencucian uang.

Oleh karena itu Hotman Sitorus  memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan Mobil Nissan warna putih No. Pol. B. 2820 SXB, Laptop/HP, Kartu ATM dan barang-barang lainnya kepada Pemohon, mengingat tidak ada kaitannya dengan Perkara, dan juga tidak ada Surat Perintah penyitaan maupun Berita Acaranya, serta memerintahkan kepada Termohon agar mengeluarkan Pemohon dari tahanan. (Tini/Tom)

Share
Category: JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.