Polda Metro Jaya Diminta Tetapkan Terlapor Djemi Hakim Sebagai Tersangka

Posted by : limitnew 14 Desember 2023 Tags : Advokat Elisa Manurung , elisa manurung , Terlapor Djemi Hakim
Advokat Revolusinoer Elisa Manurung, SH dan Advokat Edison Hutapea, SH, saat memberikan keterangan pers, Rabu (13/12/2023). Limitnews/Herlyna

JAKARTA – Subdit III Sumdaling Ditkrimsus Polda Metro Jaya (PMJ) diminta segera menindaklanjuti proses hukum PT Bintang Binamitra atas laporan korban Dewel Henri Manurung sebagaimana tertuang dalam laporan : LP/B/X/2022/SPKT/PMJ, tanggal 28 Oktober 2022, yang belum jelas proses hukumnya sampai saat ini.

Proses hukum yang tidak jelas itu dikeluhkan Advokat Edison Hutapea, SH dan Advokat Revolusioner Elisa Manurung, SH selaku kuasa hukum korban Dewel Henri Manurung kepada awak media di Jakarta, Rabu (13/12/2023).

“Kita berharap penyidik Subdit III Sumdaling, Ditkrimsus PMJ bekerja secara profesional jangan menggantung nasib korban, yakni klien kami. Kasihan, dia seorang buruh yang diperbudak oleh PT. Bintang Binamitra selama hampir 10 tahun. Dia (Dewel Henri Manurung) diperlakukan seperti budak zaman kolonial. Gaji dibayar jauh dibawah UMP DKI Jakarta dan uang lembur tidak pernah dibayar. Bayangkan bekerja 24 jam per hari tidak terima uang lembur, bagaimana perasaan penyidik, jika hal itu terjadi kepada mereka atau keluarga mereka,” ungkap Advokat Edison Hutapea, SH menyesalkan lambannya kinerja penyidik terhadap laporan buruh miskin itu.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Bagikan 2,5 Juta Sertipikat Tanah Gratis, Bagaimana dengan Kantor BPN Jakarta Selatan?

Edison mengungkapkan bahwa PT. Bintang Binamitra mengupah Dewel Henri Manurung selama tahun 2013 dengan upah Rp750.000/bulan dan sementara sistim kerjanya 24 jam/hari. Artinya bekerja siang dan malam, istirahat 24 jam bekerja lagi, tetapi upah yang diterima hanya Rp750.000/bulan. Sementara upah minimal provonsi (UMP) DKI Jakarta saat itu Rp2.200.000,-. Bahkan sampai pada tahun 2016 Dewel Henri Manurung masih tetap menerima upah Rp750.000,- padahal UMP Pemprov DKI Jakarta sudah Rp3.100.000,-. Dan terakhir upah yang diterima  Dewel Manurung pada Desember tahun 2020, sebelum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh PT. Bintang Binamitra adalah Rp1.250.000,- yang mana UMP Pemprov DKI Jakarta sudah Rp4.267.349.

“Yang terima upah seperti klien kita (Dewel Manurung) bukan hanya dia sendiri, tetapi semua karyawan diperlakukan sama. Bayangkan, puluhan karyawan dibayar tidak layak, artinya kita menduga perusahaan memperkaya diri dari hasil perbudakan pekerjanya,” kata Edison.

Sementara Advokat Revolusioner Elisa Manurung, SH berharap penyidik segera menetapkan terlapor (Djemi Hakim) sebagai tersangka.

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebgaimana diatur dalam Pasal 88E ayat 2 UU Cipta Kerja Tahun 202o tentang Cipta Kerja. Dan menurut Pasal 185 UU Cipta Kerja, pengusaha yang membayarkan upah pekerja di bawah upah minimum dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000,” ungkap Advokat Revolusioner Elisa Manurung  menekankan agar penyidik segera menetapkan tersangka agar proses hukum perbuatan pidana PT Bintang Binamitra ini sampai kemeja hijau guna mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan.

BACA JUGA: Baliho Caleg PSI di Kota Bekasi Tidak Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Lebih jauh  Advokat Elisa mengatakan bahwa tidak adalagi alasan penyidik untuk tidak mentersangkakan terlapor karena proses mediasi dari Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, yang terdiri dari serikat pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah sudah dilakukan bahkan pemerintah sesuai dengan surat penetapan Nomor: KEP/5/9/AS.00.02/VII/2022 tentang  Perhitungan Dan Penetapan Ulang Kekurangan Pembayaran Upah Minimum Atas Nama Dewel Henri Manurung Pekerja/ Buruh Pada PT. Bintang Binamitra Bulan September 2013 Sampai Dengan Desember 2020, total Rp208.386.084,-. Dan penghitungan upah lembur total Rp302.892.220, sehingga upah kekurangan dengan upah lembur menjadi Rp511. 278.304,- yang harus dibayarkan PT. Bintang Binamitra paling lambat 14 hari sejak surat penetapan dikeluarkan tanggal 21 Juli 2022.

“Tidak ada lagi ganjalan untuk tidak menetapkan tersangka. telah cukup bukti daan petunjuk, sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan sudah kita tempuh. Bahkan putusan Kementerian Ketenaga Kerjaan Sudah Final PT. Bintang Binamitra harus membayar Rp511.278.304. tetapi sampai saat ini tidak ada niat baik PT. Bintang Binamitra dalam hal ini Sdr. Djemi Hakim untuk menyelesaikannya. Ini baru berbicara pembayaran kekurangan upah bulanan dan lembur, belum lagi kita berbicara mengenai uang pesangan yang akan kita tuntut sesuai dengan aturan aturan PHK yang dilakukan secara sepihak oleh PT. Bintang Binamintra,” pungkas Advokat Revolusiner Elisa Manurung, yang juga Ketua DPC Assosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Utara itu.

Terkait berita ini belum terkonfirmasi kepada penyidik Subdit III Sumdaling maupun terhadap terlapor Djemi Hakim dari PT. Bintang Binamitra.

 

Penulis: Demson/Herlyna

RELATED POSTS
FOLLOW US