Polda Metro Jaya Lanjutkan Proses Hukum PT Bintang Binamitra

Posted by : limitnew 15 Desember 2023 Tags : PT Bintang Binamitra
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak. Limitnews/Istimewa

JAKARTA – Unit I Subdit III Sumdaling Ditkrimsus Polda Metro Jaya (PMJ) mengatakan bahwa proses hukum PT. Bintang Binamitra atas laporan korban Dewel Henri Manurung sebagaimana tertuang dalam laporan: LP/B/X/2022/SPKT/PMJ, tanggal 28 Oktober 2022, tetap berjalan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

“Kita tetap melakukan proses penyelidikan! Proses jalan terus dengan segala keterbatasan SDM yang kita miliki. Banyak kasus ketenagakerjaan yang kita tangani jadi kita bekerja sesuia dengan tahapan, dengan meminta keterangan saksi-saksi. Tapi maaf, untuk keterangan pers kami tidak melayani karena tidak punya kewenangan, itu kewenangan dari Bidang Humas PMJ. Yang kami sampaikan adalah bahwa kami bekerja professional, SP2HP terus kami kirimkan kepada pelapor dan pengacaranya sesuai proges penyelidikan yang sudah kami lakukan. Tidak ada intervensi dalam perkara ini,” kata Ipda M Lutfi di ruang kerjanya, Kamis (14/12/2023).

Dia juga menyampaikan, bahwa sudah mempersiapkan SP2HP ke-9. Tapi dia tidak mau menjelaskan apa isi SP2HP ke-9 itu.

“Kita hanya diporbolehkan pimpinan untuk mejelaskan proses perkembangan penyelidikan kepada pelapor dan atau kepada kuasa hukumnya dan terlapor. Maaf kalau untuk konsumsi publik bukan kewenangan kami selaku penyidik,” elak IPDA Lutfi ketika dimitai keterangan proses yang sudah dilakukan penyidik.

BERITA TERKAIT: Polda Metro Jaya Diminta Tetapkan Terlapor Djemi Hakim Sebagai Tersangka

Sementara dari pihak PT. Bintang Binamitra belum manggapi konfirmasi yang dikirimkan. PT. Bintang Binamitra (Melvin Muljani) mengatakan, “Ohh ok. Saya kurang tahu, ini urusan Pak Djemi,” ujarnya singkat via WhatsApp (WA).

Sementara terlapor Djemi Hakim belum menjawab konfirmasi yang dikirimkan media ini. Demikian juga salah satu Direktur PT. Bintang Binamitra atas nama Nicolas, tidak menjawab.

PT.Bintang Binamitra yang bergerak dibidang penambangan Pasir Konkrit Silika ini diduga telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan karena mempekerjaan karyawannya diluarjam kerja tetapi tidak dibayar. Selain itu pengupahan terhadap karyawan juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu dikeluhkan Advokat Edison Hutapea, SH dan Advokat Revolusioner Elisa Manurung, SH selaku kuasa hukum korban Dewel Henri Manurung, kepada Jurnalis, di Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Mereka berdua prihatin akan nasib korban (Dewel Henri Manurung) mereka bedua menuding PT. Bintang Binamitra telah memperbudak karyawannya/buruhnya, secara khusus selama hampir 10 tahun Dewel Henri Manurung diperlakukan seperti budak zaman kolonial. Gaji dibayar jauh dibawah UMP DKI Jakarta dan uang lembur tidak pernah dibayar. Bekerja 24 jam/hari tidak terima uang lembur.

Edison mengungkapkan bahwa PT. Bintang Binamitra mengupah Dewel Henri Mnurung selama tahun 2013 dengan upah Rp750.000/bulan dan sementara sistim kerjanya 24 jam/hari. Artinya bekerja siang dan malam, istirahat 24 jam, tetapi upah yang diterima hanya Rp750.000/bulan. Sementara upah minimal provonsi (UMP) DKI Jakarta saat itu Rp2.200.000,-. Bahkan sampai pada tahun 2016 Dewel Henri Manurung masih tetap menerima upah Rp750.000,- padahal UMP DKI Jakarta sudah Rp3.100.000,-. Dan terakhir upah yang diterima  Dewel Manurung pada Desember tahun 2020, sebelum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh PT. Bintang Binamitra adalah Rp1.250.000,- sementara UMP Pemprov DKI Jakarta Rp4.267.349,-

“Yang terima upah seperti klien kita (Dewel Manurung) bukan hanya dia sendiri, tetapi semua karyawan diperlakukan sama. Bayangkan, puluhan karyawan dibayar tidak layak, artinya kita menduga perusahaan memperkaya diri dari hasil perbudakan pekerjanya,” kata Edison.

Sementara Advokat Revolusioner Elisa Manurung, SH berharap penyidik segera menetapkan terlapor (Djemi Hakim) sebagai tersangka.

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebgaimana diatur dalam Pasal 88E ayat 2 UU Cipta Kerja Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan menurut Pasal 185 UU Cipta Kerja, pengusaha yang membayarkan upah pekerja di bawah upah minimum dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000,” pungkas Advokat Revolusioner Elisa Manurung, SH, menekankan agar penyidik segera menetapkan tersangka agar proses hukum perbuatan pidana PT Bintang Binamitra ini sampai kemeja hijau guna mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan.

BACA JUGA: Soal UMK, Kebijakan Pj Wali Kota Bekasi Dinilai Ancam Pengusaha Gulung Tikar

Lebih jauh  Advokat Elisa mengatakan bahwa tidak adalagi alasan penyidik untuk tidak mentersangkakan terlapor karena proses mediasi dari Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, yang terdiri dari serikat pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah sesuai surat penetapan Nomor: KEP/5/9/AS.00.02/VII/2022 tentang  Perhitungan Dan Penetapan Ulang Kekurangan Pembayaran Upah Minimum Atas Nama Dewel Henri Manurung Pekerja/ Buruh Pada PT. Bintang Binamitra Bulan September 2013 Sampai Dengan Desember 2020, total Rp208.386.084,-. Dan penghitungan upah lembur total Rp302.892.220,- sehingga upah kekurangan dengan upah lembur menjadi Rp511. 278.304,- yang harus dibayarkan PT. Bintang Binamitra paling lambat 14 hari sejak surat penetapan dikeluarkan tanggal 21 Juli 2022.

“Tidak ada lagi ganjalan untuk tidak menetapkan tersangka. Sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan sudah kita tempuh. Bahkan putusan Kementerian Ketenaga Kerjaan Sudah Final PT. Bintang Binamitra harus membayar Rp511. 278.304. tetapi sampai saat ini tidak ada niat baik PT. Bintang Binamitra dalam hal ini Sdr. Djemi Hakim untuk menyelesaikan. Ini baru berbicara pembayaran kekurangan upah bulanan dan lembur, belum lagi kita berbicara mengenai uang pesangan yang akan kita tuntut sesuai dengan aturan aturan PHK yang dilakukan secara sepihak oleh PT. Bintang Binamintra,” pungkas Advokat Revolusiner Elisa Manurung, SH yang juga Ketua DPC Assosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Utara itu.

 

Penulis: Demson/Herlyna

RELATED POSTS
FOLLOW US