Polda Metro Jaya Mangkir Sidang Praperadilan

347

Sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (3/4/2021). Limitnews.net/Tomson

JAKARTA - Polda Metro Jaya mangkir sidang Praperadilan (Prapid) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (3/5/2021).

Kapolda Metro Jaya dipraperadilkan untuk kedua kalinya oleh Dr. Drs. Hotman Sitorus, SH, MH , Yohan Kurnia Pasca L. Tobing, S.H dari Kantor Advokat AKBP (Purn) Paingot Sinambela SH, MH & Partners karena telah melanggar KUHAP sebagaimana terregister perkara Nomor: 45/Pid.Pra/2021/PN.Jkt. Sel, Arga Prastya melawan Polda Metro Jaya.

Karena Kapolda Metro Jaya tidak hadir pada sidang pertama itu maka Hakim Tunggal Haruno Patriadi, SH, menunda sidang dan dijadwalkan kembali untuk digelar, Senin (17/5/2021), dua pekan mendatang.

"Karena termohon (Polda Metro Jaya) tidak hadir maka kita akan lakukan pemanggilan kembali, dan kita siding kita jadwalkan Senin tanggal 17 Mei 2021. Jadi Permohonan tidak kami panggil lagi. Inilah panggilan buat Pemohonan," ujar Hakim Haruno Patriadi, SH kepada AKBP (Purn) Paingot Sinambela, SH, MH selaku pemohon sebelum menutup sidang.

AKBP (Purn) Paingot Sinambela, SH, MH mengatakan, bahwa  selama 37 tahun dia menjadi penyidik di Krimsus Polda Metro Jaya belum pernah melakukan penyidikan seperti yang dilakukan penyidik Resmob Polda Metro Jaya, yakni menetapkan tersangka tanpa didukung dua alat bukti hingga dia mengajukan Praperadilan yang kedua ini, yakni tidak sahnya Penetapan Tersangka Arga Prastya.

AKBP (Purn) Paingot Sinambela mengungkapkan bahwa penyidik Resmob Polda Metro Jaya menetapkan Arga Prastya sebagai tersangka padahal belum memiliki minimal dua alat bukti petunjuk yang sah dalam penetapan tersangka itu. Karena saksi yang diperiksa penyidik bukanlah saksi yang melihat, yang menyaksikan, dan mengetahu peristiwa yang disangkakan. Sebab Lo Reynaldi Christianto (pelapor), Lo Olva (adik pelapor), dan Dalbert Geraldy Christianto (Putra pelapor) adalah keluarga sedarah (semenda).

"Belum adanya dua alat bukti petunjuk dalam penetapan tersangka itu terungkap berdasarkan fakta  persidangan permohonan Praperadilan Nomor:  33/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel tentang sah tidaknya penahanan tahap ketiga yang diajukan oleh Pemohon yang telah diputus pada tanggal 13 April 2021 dengan putusan menolak pemohonan Pemohon,” ujarnya.

BACA JUGA: Polda Metro Diprapidkan, Paingot Sinambela: Penyitaan Tidak Seizin Pengadilan

Sementara rekannya advokat Dr. Drs. Hotman Sitorus, SH, MH, dari Kantor Advokat AKBP (Purn) Paingot Sinambela & Partners menyatakan bahwa enam saksi yang diajukan penyidik sebagai saksi tidak mempunyai nilai saksi yang melihat, mendengar dan mengalami (sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP).

“Bahwa karena ketiga saksi adalah berhubungan keluarga sedarah (semenda) maka berdasarkan penalaran yang wajar kesaksian dari ketiga orang tersebut adalah merupakan rekayasa dan dikondisikan dan jikapun bernilai maka keterangan ketiganya hanya satu saksi, yang sesuai dengan prinsip hukum pidana yaitu satu saksi bukan saksi maka menjadi tidak bernilai (asas unus testis nullus testis),” ujar Doktor Ahli Pidana itu.

Dr. Drs. Hotman Sitorus mengurai bahwa adapun 3 lagi saksi yang diperiksa yakni saksi Susianto adalah Auditor. (Kesaksiannya adalah termasuk kategori kesaksian ahli-bukan saksi fakta).

Saksi Matius Rene Santoso adalah pegawai Bank BCA cabang Letjen S. Parman juga termasuk kesaksian ahli. (saksi juga bukan saksi fakta). Dan demikian juga saksi Udin Suparmo adalah Pegawai Bank BCA Cabang Bunggur Besar yang kesaksiannya juga termasuk kesaksian ahli bukan saksi fakta.

“Kami kira ada rekayasa yang dilakukan penyidik dengan memeriksa 6 saksi yang seolah-olah menjadi saksi fakta. Bahwa oleh karena tidak ada saksi fakta, maka nilai alat bukti dokumen berupa lembar cek BCA tidak bernilai. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ja lihat sendiri dan ia alami sendiri,” terang sang Doktor.

Advokat AKBP (Purn) Sinanembela, SH, MH menambahkan bahwa tidak ada seorangpun saksi dari pegawai PT. Dalterra Geotama Jaya yang diperiksa (di BAP).

“Ini, Aneh tapi Nyata! bau busuk konpirasinya sangat menyengatkan yang membuat Limbung dan Berduka Ibu Pertiwi Negara Hukum NKRI, dan semoga Penyidik tetap menindak lanjuti penyidikannya, agar Ibu Pertiwi dapat Tersenyum kembali,” ungkap Paingot Sinambela.

Selanjutnya Advokat Yohan Kurnia Pasca L. Tobing, S.H menjelaskan pada Prapid pertama Nomor:33/Pra-pid/2021/PN-Jak-SEl, Kapolda Polda Metro Jaya di Prapidkan karena penyidik Resmob Polda Metro Jaya melakukan perpanjangan Penahanan Tahap Ketiga padahal Pasal sangkaan yang disangkaan terhadap Arga Prastya adalal Primer Pasal 263 KUHP, Subsider Pasal 347 KUHP dan Jo. Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Perpanjangan Penahanan tahap III dilakukan penyidik ke PN-Jakarta Barat padahal belum dilakukan pemberkasan dan pelimpahan berkas ke Kejaksaan.

“Dengan dilakukannya perpanjangan penahana tersebut, secara otomatis, bahwa Penyidik mempersangkakan, tersangka telah melakukan TPPU pasal 3 dan pasal 4 (Ancaman hukumannya 20 tahun), namun Penyidik belum melakukan penyidikan terhadap : 1). Direksi Bank Commonwealth (Mengenai Akta Perjanjian kredit No. 47 tanggal 17 April 2018, dan harus disita sebagai barang bukti). 2. Ahli Perbankan, 3. Ahli UU PT ( Perseroan Terbatas ), 4. Ahli Auditor Perusahaan yang Independen untuk menghitung kerugian Perusahaan, dan  5. PPATK ( Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK ), untuk menjelaskan apa kaitannya dengan  Pasal 263 KUHP, pasal 374 KUHP (ancaman hukuman 6 tahun ), dan dikaitkan dengan TPPU,  6. Ahli OJK ( Otoritas Jasa Keuangan ), Apa kaitannya dengan Pasal 374 KUHP  (ancaman hukuman 6 tahun),” ungkap AKBP (Purn) Paingot Sinambela, SH, MH selaku mantan: The Old Soldier Never Day.

Lebih jauh ia mengatakan bahwa Penyidik telah melakukan pelanggaran berat terhadap KUHAP, diantaranya terhadap Pasal 29, 38, dan Pasal 129 KUHAP, dan terhadap UU No.8 tahun 2010 (TPPU ), pasal 75. Dari permasalahan hukum yang menjadi pokok masalah maupun tindakan penyidik yang tidak professional, dalam hal ini telah terjadi pelanggaran berat terhadap KUHAP dan terhadap Hak Asasi Manusia karena mengingat telah dilakukan penahanan selama 90 hari. 

Atas perbuatan penyidik Resmob Polda Metro Jaya yang tidak professional itu kata AKBP (Purn) Paingot Sinambela, dia telah mengirimkan surat kepada Kapolri, Irwasum Polri, Kadiv Propam, Kompolnas, Ombusdmen dan kepada Presdiden.

 

Penulis: Tomson

Category: JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.