Presiden Jokowi Bagikan 2,5 Juta Sertipikat Tanah Gratis, Bagaimana dengan Kantor BPN Jakarta Selatan?

Posted by : limitnew 5 Desember 2023 Tags : MSPI , Sertipikat Tanah
Presiden Jokowi saat membagikan sertipikat tanah. Limitnews/Istimewa 

12/05/2023 13:05:34

JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan 2.550.800 sertifikat tanah elektronik di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 4 Desember 2023. Kepala negara mengatakan ingin mengebut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dalam acara itu, presiden mengingatkan supaya sertifikat tanah betul-betul dimanfaatkan. Menurutnya kalau sertifikat itu dipakai agunan ke bank harus dihitung dengan matang.

“Jangan sampai sertifikat diserahkan dipakai agunan bank dua tahun sertifikat hilang. Ini hati hati,” kata Jokowi dalam pernyataannya.

BACA JUGA: MSPI Minta Kakanwil Sumsel Copot Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Muba Ahmad Aminullah

Terus bagaimana dengan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Adm Jakarta Selatan, Tentrem Prihatin, SH? Apakah tidak mendukung program Pemerintah terkait program PTSL?

Hal itu dipertanyakan kepada Kakantah Jakarta Selatan sehubungan dengan belum dijawabnya Surat Lembaga Swadaya Massyarakat Monitoring Saber Pungli Indonesia (LSM-MSPI) Nomor: 034/Laporan-Informasi/MSPI/VI/2023, Jkt; tanggal 7 Juni 2023, tentang Memberikan Laporan Informasi Atas Aduan Masyarakat Mengenai Adanya 106 Permohonan SHM K.3.1 dan 85 Permohonan SHM K.1 melalui PTSL tahun 2019 yang belum terselesaikan di Kantor ATR/BPN Kota Adm Jakarta Selatan.

“Bahkan surat MSPI itu kita kirimkan kepada Bapak Menteri ATR/Kepala BPN-RI, Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P. dan disposisi surat Menteri ke Kanwil BPN DKI Jakarta memerintahkan agar segera diseselsaikan dalam tempo 14 haru kerja harus sudah ada laporan kementeri. Tetapi kenyataan bahwa disposisi Menteri pada bulan Juli 2023 itu sampai saat ini belum terjawab. tidak ada berita penyelesaian dari Kanwil BPN DKI Jakarta yang pada waktu itu Kakanwil DKI Jakarta telah mendisposisi surat ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Adm Jakarta Selatan,” ujar Direktur Hubungan Antar Kelembagaan (Dirhubag) MSPI, Thomson Gultom, kepada Wartawan, Selasa (5/12/2023).

Thomson Gultom mengkritisi anggaran yang sudah digunakan dalam pencetakan 85 Permohonan SERTIPIKAT yang sudah K.1.

“Permohonan Sertipikat yang sudah K1 itu artinya bahwa SERTIPIKAT sudah dicetak hanya saja belum ditandatangan para pihak yang bertanggungjabwab dalam penerbitan SERTIPIKAT itu. Artinya, jika SERTIPIKAT sudah dicetak berarti anggaran sudah dicairkan. Bagaimana pertanggungjawaban anggaran tersebut?” ungkap Sang Dirhubag MSPI itu.

Lebih jauh Thomson Gultom mengungkapkan bahwa tidak terselesaikannya penerbitan 85 SERTIPIKAT Hak Milik (SHM) K1 dan proses penerbitan 106 permohonan SHM, K.3.1 oleh  Panitia PTSL 2019, terutama karena terjadinya mutase mendadak Ketua Panitia PTSL 2019, Paultar Paruhum Sinambela oleh Kepala Kantor BPN Kota Adm Jakarta Selatan, Ilyas Tedjo Priyono saat itu.

“Pada Sertipikat yang sudah dicetak itu ada nama Ketua Panitia (Paultar P Sinambela). Tetapi Ketua Panitia itu sudah dipindahkan ke Jakarta Utara. Sesuai dengan kondisi saat itu Paultar P Sinambela sangat dibutuhkan tetapi malah dimutasi, akibatnya sejumlah SHM tidak terbit karena KETUA PANITIA BARU yang ditunjuk Kepala Kantor tidak mau mencantumkan TTDnya diatas nama Paultar P Sinambela. Seharusnya saat itu Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan, Ilyas Tedjo Priyono, lebih bijaksana mementingkan tercapainya Program Pendaftaran Tanah Sistynmatis Lengkap (PTSL) yang dicanangkan Presiden RI Jokowi dari pada kepentingan pribadinya,” kritik Thomson Gultom.

Menurut Thomson Gultom, bahwa 85 permohonan SHM K.1 dan 106 pemohonan K.3.1 yang belum diterbitkan itu sudah disampaikan kepada Meteri ATR/Kepala BPN tidak ada yang dalam sengketa. Tinggal bagaimana kemauan Kepala Kantor BPN Kota Adm Jakarta Selatan untuk memerintahkan Ketua Panitia PTSL supaya menertbitkan permohonan SHM tersebut.

“Bahwa terkait dengan sejumlah sertipikat yang diajukan itu kita terima dari Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) pada Kelurahan Cipedak Kec. Jagakarsa, Kota Adm Jakarta Selatan yang telah mengajukan 106 permohonan K.3.1 tersebut ke Kantor ATR/BPN Kota Adm Jakarta Selatan dan kepada Kanwil ATR/BPN-RI DKI Jakarta melalui Surat Nomor: 03/LMK-CPDK/XII/2022, Tanggal 14 desember 2022 namun sampai saat ini belum juga ada tanggapan dari Kantor ATR/BPN terkait,” tutup Dirhubag MSPI, Thomson Gultom.

Sementara penyerahan sertifikat tanah oleh Presiden RI Jokowi dilakukan secara simbolis kepada 10 orang penerima. Kesepuluh orang tersebut diwakilkan oleh masyarakat serta pejabat negara. Pejabat negara tersebut diantaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Penyerahan itu juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, (ATR/BPN) Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto.

BACA JUGA: MSPI Minta Kejujuran Menteri Hadi Tjahyanto Terkait Pemalsuan Sertipikat Diduga Terkait Dirjen ATR/BPN

Jokowi juga meluncurkan lagi sertifikat tanah elektronik. Hadi Tjahjanto mengatakan tidak ada bedanya antara sertifikat manual yang berbentuk buku dengan serifikat elektonik. Apalagi dengan sertifikat elektronik semuanya tercatat ada dimasukkan dalam data blok data.

“Ini akan memberikan pengamanan sertifikat termasuk aset masyarakat. Sudah tidak akan ada lagi permasalahan tumpang tindih maupun ancaman dicaplok oleh mafia tanah,” kata Hadi di Istana Negara.

 

 

 

Penulis: Demson/Herlyna

RELATED POSTS
FOLLOW US