Pelaku Usaha Keluhkan Kondisi Pelabuhan Muara Baru

01/31/2022 12:15:42

JAKARTA - Sejumlah masyarakat pelaku usaha di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ), atau Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara mengeluhkan kondisi pelabuhan saat ini yang tidak bersahabat dengan lingkungan. Pembangunan gedung-gedung baru dikawasan pelabuhan tidak tertata dengan baik sebagaimana mestinya suatu pelabuhan nasional.

Kawasan Pelabuhan Muara Baru yang datar dan landai itu pada tahun 90-2000an masih telihat asri karena tertata rapi dengan taman-tamannya dipenuhi pohon hijau royo-royo, sementara kini, sudah seperti daerah perintisan pembukaan lahan baru yang tidak tertata, jalanan naik turun, kubangan dimana-mana, dan taman hijau royo-royo itu lenyap.

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertangggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

PPS Nizam Zachman Jakarta mulai dibangun pada tahun 1980 dan diresmikan pada tanggal 17 Juli 1984 dengan nama Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSJ). Sesuai dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.04/MEN/2004 tentang perubahan nama PPS Jakarta menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, maka sampai dengan saat ini nama Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSJ) berubah menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPS Nizam Zachman Jakarta).

‘Penguasa’ atau Pengelola Pelabuhan Perikanan Samudra  Nizam Zachman Jakarta (PSNZJ) yang konon dikatakan pelabuhan perikanan bertaraf internasional ini ada tiga, yakni 1. Pelabuhan PSNZJ yang dipimpin seorang Kepala Pelabuhan, 2. Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Pusat yang dipimpin seorang Direktur Utaman dan 3. Perum Perindo Cabang Muara Baru dipimpin seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Tiga instansi dalam mengelolaan PPSNZJ, maka diduga ada pula kepentingan masing-masing pengelola didalamnya, sehingga terjadi pembiaran terhadap kepentingan umum seperti pelayanan kepada pengguna kepelabuhanan atau pengusaha yang beraktifitas didalamnya.

Secara khusus pengelolaan Muara Baru Center yang lebih dikenal dengan nama MBC itu, saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Halamannya setiap hari dipenuhi sampah dan lumpur hitam yang mengeluarakan bau busuk tak sedap. Toilet mampat tidak terurus serta toilet disewakan menjadi gudang.

Suhari Aoh Pengusaha yang menyewa tempat di MBC mengeluhkan pelayanan di Pelabuhan Muara Baru itu.

“Sejak tahun 80-an saya sudah buka usaha di MBC. Kalau saya duduk di emperan toko saya masih bisa menikmati udara segar yang dihamparkan dari pohon-pohon yang ada di taman. Sekarang taman dan pohon itu sudah hilang diganti dengan dibangun pabrik. Dan yang terpenting lagi, bahwa dibawah bangunan itulah dulu septitank dibuat,” ujar suhari menceritakan kondisi MBC dulu.

Menurutnya, setelah dibangunnya gedung di lahan taman dan tempat Septic tank MBC di tutup gedung dari atasnya itu sehingga pohon pembersih udara hilang dan penyedotan tinja dari toilet tidak dapat lagi dilakukan sehingga toilet di Blok A dan Blok B MBC mampat.

Ketika mampatnya toilet di MBC dan kotornya halaman MBC dikonfirmasi kepada Ka. UPT Perum Perindo Suyono, tidak bisa bertindak.

“Silahkan pak konfirmasi kepada Pusat (Perum Perindo Pusat). Kami akan melaksanakan apa yang diperintahkan pusat,” jawab Suyono melalui aplikasi WA,  beberapa waktu yang lalu.

Sementara dari Pusat tidak menjawab secara rinci. “Kondisi saat ini sudah normal pak. Banjir sudah surut. Maaf baru menjawab,” ujar Deliana melalui aplikasi WAnya, tanpa mejwab pokok pertanyaan.

Apa yang dikatakan Suhari Aoh demikian juga dikatakan M. Toha. M. Toha menduga bahwa biaya pemeliharaan gedung habis digerogoti “tikus”. “Mungkin ada “tikus” yang menggerogoti,” ujarnya.

M.Toha Ketua POKDAR Muara Baru yang sudah 30 tahun mencari nafka di Pelabuhan Muara Baru menyayangkan pejabat pelabuhan seolah tidak bersinergi dan tidak berkesinabungan dalam pengelolaan Rencana kerja dalam pengelolaan pelabuhan sehingga pelabuhan saat ini terlihat kumuh dan dikeluhkan pengguna jasa kepelabuhanan.

Bahkan M. Toha mengeluhkan sejumlah pabrik yang tidak memiliki ijin AMDAL (Anlisa Mengenai Dampak Lingkungan).

“Cukup banyak perusahaan atau industry perikanan di pelabuhan ini, tetapi lebih banyak yang tidak memiliki AMDAL. Bahkan diduga juga bahwa pegolahan limbah milik pelabuhan tidak berfungsi,” ujar M. Toha, yang juga di amini Suhari Aoh. Menurutnya limbah industry telah mencemari lingkungan pelabuhan.

Ketika dikonfirmasi berapa perusahaan yang memiliki Izin Amdal Kepada Kepala Pelabuhan PSNZJ Bagus Oktori Sutrisno, Dia belum merinci. “Sedang mencari datanya. Sebagai info awal bahwa PT. Perindo yang kerjasama kontrak dengan perusahaan indutri perikanan (Unit pengolahan ikan dll)’ jawabnya, Senin, (31/1/20220).

 

Penulis: Tomson