Setahun SPDP Diterima Kejari Jakbar, Tersangka Belum Dilimpahkan Polres Jakarta Barat

Direktur Eksekutif Monitoring Saber Pungli Indonesia (MSPI) Dr. Fernado S, St, SH, MH, CLA. Limitnews.net/Tomson

JAKARTA - Setahun sudah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Ghan Tiong Bie Ghani cs diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat dari Kepolisian Resort Jakarta Barat tetapi sampai saat ini belum ada pelimpahan berkas dan tersangka, padahal pada pengiriman SPDP itu tersangkanya sudah jelas ada dan dalam tahanan polisi.

Direktur Eksekutif Monitoring Saber Pungli Indonesia (MSPI) Dr. Fernado S, St, SH, MH, CLA mengatakan, berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, SPDP merupakan tanda bahwa penyidik memulai penyidikan suatu perkara. 

“Jika mencermati Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan justru merupakan langkah untuk mencari bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dan tersangka bisa ditemukan. Tetapi dalam perkara SPDP atas nama Ghan Tiong Bie Ghani Cs ini, mereka sudah dalam tahanan polisi baru kemudian SPDP di kirimkan, berati hanya menunggu pemberkasan, untuk dilimpahkan ke penuntut umum,” kata Dr. Fernando yang juga Dosen Fakulktas Hukum UKI (Universitas Kristen Indonesia) Jakarta.

Menurutnya, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

“Dalam hal terjadi penghentian penyidikan pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan penyidik kepada penuntut umum. Apa alasan dihentikannya penyidikan, harus jelas,” tegas Fernando Silalahi yang juga Advokat itu.

Lebih jauh Fernando mengungkapkan, pengiriman SPDP adalah bentuk check and balances dalam menjalankan kewenangan penyidikan.

“Penuntut umum sebagai pemegang kekuasaan penuntutan mempunyai hak menentukan apakah suatu penyidikan telah lengkap atau belum. Dalam konteks itulah penyidik memberitahukan melalui surat kepada penuntut dimulainya penyidikan. SPDP dalam hal ini boleh dikatakan koordinasi. Jaksa akan meneliti berkas apakah sudah cukup bukti untuk diajukan kepersidangan. Karena nanti yang maju kepersidangan adalah jaksa, maka jaksa harus mepersiapkan dakwaannnya dengan bukti pendukung yang cukup,” ungkapnya.

Untuk diketahu,Ghan Tiong Bie Ghani CS ditangkap Polres Jakarta Barat pada Februari 2020, dalam perkara kepemilikan 24 senpi ilegal.

Menurut Reinaldi Jaksa Kejari Jakarta Barat selaku jaksa P16, bahwa sudah ada SPDP baru yang dikirimkan Polres Jakarta Barat tetapi dalam SPDP baru itu bukan dia lagi sebagai jaksanya.

“Coba konfirmasi ke Kasi Pidum saja Bang. Setelah saya buat surat penagihan perkara ke penyidik, ternyata penyidik mengirimkan SPDP baru, tapi bukan saya lagi yang tangani,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon.

Ketika Kasi Pidum Kejari Jakarta Barat Edi Subhan di hubungi, dia sudah pindah tugas.

“Maaf bang, saya sudah pindah tugas ke Papua. Coba tanyakan ke Kasi Pidum pengganti saja. Maaf, saya sudah pindah,” ujar Kasi Pidum Edi Subhan ketika dihubungi.

Sebelumnya, Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Audio S Latuheru mengatakan kepada Tim MSPI, bahwa perkara masih proses. Adapun terkait tersangkanya tidak ditahan lagi guna mencegah penyebaran Covid-19.

“Proses masih berlanjut. Sudah ada yang disidangkan 2 orang dan yang 4 orang mungkin masih proses,” ujar TIM MSPI kepada limitnews.net menyampaikan pernyataan Kapolres.

 

Penulis: Tini/Tom

Share
Category: JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.