Setara: Pemeriksaan Saksi Tidak Perlu Kerahkan Massa

369

JAKARTA - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan pemeriksaan saksi tidak perlu mengerahkan massa yang berpotensi terjadi konflik terkait kericuhan antara Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Bandung, Jawa Barat.

"Perlu ditegaskan pemeriksaan Habib Rizieq Shihab (Imam Besar FPI) sebagai proses hukum biasa yang semestinya tidak perlu melibatkan massa baik dari pendukung terperiksa maupun massa pelapor," kata Hendardi melalui keterangan pers di Jakarta, Senin (16/1).

Hendardi menyebutkan massa pendukung terperiksa dari Habib Rizieq maupun kubu pelapor harus membiarkan proses hukum berjalan semestinya. Hendardi juga meminta aparat kepolisian menindak oknum GMBI yang diduga menganiaya santri FPI dan memproses hukum diduga oknum FPI yang membakar posko GMBI di Bogor Jawa Barat.

Menurut aktivis hak asasi manusia itu, penegakan hukum tidak boleh tunduk terhadap kerumuman dan intoleransi yang dipertontonkan FPI dan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan anggota GMBI.

Hendardi menyatakan gerakan massa FPI mendatangi dan berunjuk rasa di Mabes Polri yang menuntut pencopotan Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Polisi Anton Charlian, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi M Iriawan bahkan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Polisi Musyafak tidak ada hubungannya.

Lebih lanjut Hendardi menjelaskan aspirasi ketidakpuasan dan diekspresikan demontrasi dengan tuntutan pencopotan itu sesuatu yang biasa dan dijamin Konstitusi namun ancaman yang disebarluaskan FPI di ruang publik mengiringi pencopotan Anton Charlian merupakan teror atas ketertiban sosial yang destruktif.

Hendardi berharap Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bertindak proporsional dan profesional terhadap desakan FPI untuk mencopot sejumlah kapolda itu.

"Jika asprirasi itu dituruti maka supremasi intoleransi telah menguasai ruang publik dan mempengaruhi pergantian jabatan publik semakin terbukti," ujar Hendardi seraya menambahkan tindakan itu akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola organisasi negara seperti Polri.

Terkait Kapolda Jabar yang menjadi pembina GMBI, Hendardi menilai hal itu lumrah dan wajar karena tidak ada hubungan antara kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki seseorang agar tidak menjadi pembina salah satu organisasi sepanjang. (ANT/SS)

Share
Category: Jakarta

limitnews
No Response

Comments are closed.