Sidang RUPS-LB PT. BCMG Tani Berkah, PH Merperlakukan Saksi Seolah Terdakwa

Tiga terdakwa S. Manullang, Rendy dan Hermanto sedang duduk di bangku pesakitan PN Jakarta Utara, Selasa (29/6/2021). Limitnews.net/Tomson

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Shubhan menghadirkan saksi Notaris Mia Setianingsih, SH kepersidangan kasus pemalsuan surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT BCMG Tani Berkah yang merugikan pelapor (Chen Tian Hua) sekitar Rp100 miliar ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, di Jl. Gajah Mada, No.17, Jakarta Pusat, Selasa (29/6/2021).

Saksi Mia Setianingsing akan didengarkan keterangannya dihadapan Ketua Majelis Hakim Dodong Imam Rusdani, SH, MH dengan Anggota Majelis  Rianto Adam Pontoh, SH, MH, untuk tiga terdakwa atas nama Hermanto, S Manullang dan  Rendy atas dakwaan melanggar Pasal 263 KUHP.

Dalam pemeriksaan saksi itu, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Farida, SH memperlakukan saksi Notaris Mia Setianingsing, SH seolah-olah sebagai terdakwa. Bahkan pertanyaan Farida itu seolah-olah memposisikan dirinya sebagai JPU yang bertanya kepada seorang terdakwa.

Atas tindakan Farida itu, JPU dan majelis hakim menegur Farida.

“Yang diperiksa ini adalah saksi fakta, tanyakan apa yang dilakukan saat RUPS-LB dan apa dilakukan setelah RUPS itu. Apakah pembuatan akta itu sudah sesuai SOP notaris, itu yang ditanya, jangan tanyakan perasaannya, dia saksi fakta,” ujar Ketua Majelis Hakim Dodong Iman Rusdani mengingatkan Penasehat Hukum Terdakwa Farida.

Ada sejumlah pertanyaan yang muncul usai pemeriksaan saksi Notaris, karena keterangan saksi itu dianggap melindungi sejumlah kepentingan para terdakwa, dimana pertanyaan JPU tidak dijawab dengan tegas dipersidangan, seperti: “Apakah ada yang memesan agar saksi menyampaikan yang tidak sebenarnya?” Tanya JPU. Pertanyaan itu tidak jelas dijawab.

Tetapi ketika diwawancara di luar persidangan, Notaris Mia mengaku bahwa dirinya bingung mau menyampaikan yang mana dipersidangan.

“Hasil RUPS-LB sudah dibuat dalam notulen rapat dan notulen itu telah kita bacakan dihadapan peserta RUPS, dan yang hadir menyatakan setujutu. Dan pula notulen itukan sudah diatur sedemikian rupa oleh mereka,” ujar Mia kepada media ini diluar sidang, tetapi tidak menunjuk siapa orangnya yang telah mengatur hasil RUPS itu.

Terkait surat pernyataan permintaan maaf yang dibuat notaris yang ditunjukan PH dipersidangan itu katanya sudah terlebih dahulu adanya laporan polisi September 2019. Sementara surat pernyataan yang dibuat notaris adalah tahun 2020 dan demikian juga pembatala akte RUPS-LB dibuat pada bulan mei 2020.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Shubhan, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara mengatakan bahwa dakwaannnya tidak terpengaruh dengan adanya surat pernyataan permohonan maaf notaris dan surat notaris tentang pembatalan akte yang diperlihatkan Penasehat Hukum itu adalah urusan intern notaris dengan terdakwa, itu sudah diluar perkara.

“Dibuatnya pembatalan akte itu setelah para terdakwa dilaporkan kepolisi. Materi dakwaan kita pada Pasal 263 KUHP adalah pemalsuan surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di PT. BCMG Tani Berkah dari PT. Multiwin Asia Limitid oleh Phoa Hermato Sundjojo selaku pemegang saham 40.504 lembar (49%) dan PT. Tambang Sejahter yang dihadiri Phoa Hermato Sundjojo selaku pemegang 4.320 lembar saham (47%), yang telah mengahsilkan AKTE No.4 dan No.7 Agustus 2019,” ujar JPU Shubhan, SH diluar persidangan.

Beruntunglah para terdakwa dapat menghirup udara bebas dan berjalan dengan melenggang kangkung datang dan pergi ke PN Jakarta Utara usai ditangguhkan penahananya alias dialihkan penahannya menjadi tahan diluar Rumah Tahana Negara (Rutan) oleh Majelis Hakim Dodong Imam Rusdani, SH, MH, Riyanto Adam Ponto, SH, MH dan Togi Pardede, SH. Padahal dari tingkat penyidikan di kepolisian dan tingkat penuntutan di JPU ketiga terdakwa itu di tahan di Rutan.

Timbul pertannyaan, ada apa dengan ketiga direktur tersebut sehingga hakim Dodong, Pontoh dan Togi mengalihkan penahanannya? Padahal pada perkara lain, yang kebetulan ketua majelis hakimnya adalah Dodong Imam Rusdani dan Rianto Adam Ponto dengan anggota majelis Benny menolak permohonan penangguhan penahanan  atas nama terdakwa Dicky.

Padahal terdakwa Dicky sangat jelas tidak merugikan negara dan masyarakat secara materi dalam perbuatan pidananya, karena dirinya bukanlah pelaku utama dalam kasus itu, dia hanya sebagai perantara yang didakwa dengan Pasal 55 KUHP, karena kerugian negaranya sudah dibayarkan melalui tex amnesti. Dan dalam perbuatannya itu terdakwa Dicky juga tidak ada ada niat jahat.

Beda dengan ketiga terdakwa yang ditangguhkan penahannya itu oleh Ketua Majelis Hakim Dodong Iman Rusdani, dapat diduga telah merencanakan perbuatannya secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan jaksa merekayasa atau memalsukan undangan RUPS-LB yang sudah merugikan korban Chen Tian Hua, senialai Rp 100 miliaran.

Padahal alasan permohonan penangguhan penahanan terdakwa Dicky sangatlah rasional dan mendasar karena ingin bertemu dengan ibundanya yang sudah tua renta pada saat hari raya idhul Fitri pada bulan Mei yang baru lalu.

Mengetahui hakim Dodong Iman Rusdani dan Rianto Adam Pontoh menangguhkan penahanan tiga terdakwa Direktur itu, dia mengelus dada.

“Saya hanya PNS biasa tidak memiliki kemampuan seperti ketiga direktur itu. Hanya saja kita berharap supaya tidak terjadi pilih-pilih dalam pelaksaan hokum,” ujar Dicky melalui salah seorang mantan penasehat hukumnya.  

Sementara ketiga terdakwa direktur yang memalsukan undangan RUPS-LB itu disebutkan jaksa: “Dalam surat tersebut diterangkan bahwa PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited, selaku pemegang saham memohon untuk dilaksanakan RUPS-LB di PT BCMG Tani Berkah pada 5 April dan 20 Agustus 2019,” kata jaksa.

Kemudian, tambah jaksa, dari hasil RUPS-LB itu terbit Akta Nomor 4 pada 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Mia R. Setianingsih. Sementara dalam surat itu terjadi perubahan susunan direksi dan komisaris di PT BCMG Tani Berkah dan Chen Tian Hua selaku Komisaris Utama sebelumnya diberhentikan dalam RUPS-LB tersebut.

Kedua akta itu, urai jaksa, berisi keterangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya dimana terdakwa Harmanto yang menerangkan dalam akta mewakili pihak Multiwin Asia Limited. Padahal dari pihak perusahaan Multiwin Asia Limited tidak pernah memberikan kuasa dalam RUPS-LB, PT BCMG Tani Berkah.

Berdasarkan akte tersebut korban telah dirugikan haknya atas pengelolaan eksplorasi tambang di perusahaan tersebut. Kerugian lain, menyangkut biaya yang sudah dikeluarkan ke PT BCMG Tani Berkah sekitar Rp100 miliar.

 

Penulis: Tomson

Category: JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.