Jumat, 21 Februari 2020

limitnews.net

Limit News > Jakarta > Terkait Vonis Ahok, KUHAP dan UUD 45 Diuji Materil ke MK
Posted By: limitnews, 7:35 AM, 20 Mei 2017

Terkait Vonis Ahok, KUHAP dan UUD 45 Diuji Materil ke MK

Share

JAKARTA – Putusan dua tahun pidana penjara bersamaan dengan penetapan penahanan terhadap terdakwa Basuki Tjahaya Purnama (BTP) alias Ahok terkait kasus penistaan agama oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, berbuah kontroversi.

Majelis hakim dituding standart ganda, seolah-olah telah menggantikan fungsi Jaksa sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berkewajiban membuktikan dakwaannya, karena telah menjatuhkan putusan diluar tuntutan JPU.

Putusan Ketua Majelis Hakim Dwiarso ini menjadi perdebatan. Ada pakar hukum yang mengatakan, putusan itu sudah melanggar asas hukum Indonesia, diamana logika hukumnya, bahwa fungsi hakim adalah menjadi penengah atau sebagai juri diantara JPU mewakili negara/pelapor dan juga kepentingan terdakwa.

Sehingga, apa yang dibuktikan JPU itulah yang menjadi pertimbangan hakim, karena kekuasaan hakim adalah bersifat pasif. Sehingga hakim dalam persidangan dalam mengambil keputusan seyogianya memutus perkara berdasarkan tuntutan JPU.

Oleh karena itulah, Elisa Manurung, SH dan Paingot Sinambela, SH, MH dari Kantor Advokat Elisa Manurung & Rekan yang berkantor di Jl. Martadinata, Jakarta Utara mengajukan uji materil atas sejumlah pasal KUHAP dan Pasal UUD 45, ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (18/5).

Surat tandaterima No.1666-0/PAN.MK/V/2017 tertanggal 18 Mei 2017 itu bertuliskan Permohonan Pengujian Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diterima oleh bagian penerima permohonan Syamsudinnoer.

“Permohonan pengujian Pasal 1 angka 6 huruf b, Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 190 huruf a, Pasal 191 ayat (3), Pasal 193 ayat (1), Pasal 193 ayat (2) huruf a, Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 183, Pasal 197 ayat (1) huruf k, Pasal 238 ayat (2), Pasal 238 ayat (3), Pasal 242, Pasal 253 ayat (4), Pasal 253 ayat (5) huruf a, Pasal 253 ayat 5 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (“UU KUHAP”) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah membuat kerugian berupa hilangnya, berkurangnya, terbatasnya hak atas negara hukum dan kepastian hukum yang adil sebagai akibat berlakunya pasal-pasal a quo yang diuji,” kata Elisa Manurung.

“Potensi kerugian kita terjadi paska putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili Ir. Basuki Tjahaya Purnama yang putusannya berdasar dakwaan dan tidak berdasar tuntutan, dan dalam putusannya mencampur-adukkan antara putusan dan penetapan penahanan. Bahwa isu utama dan satu-satunya isu dalam permohonan ini adalah kewenangan hakim dalam penegakan sistem hukum pidana (criminal justice system) dalam dua hal yaitu: kewenangan hakim untuk memerintahkan penahanan, dan kewenangan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah berdasar dakwaan,” sambung Elisa.

Elisa mengutip Montesquie yang populer dengan trias politica kekuasaan negara terbagi dalam tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan judikatif. Bahwa berbagai literatur menguraikan kekuasaan legislatif adalah power of the purse. Kekuasaan eksekutif adalah power of the sword. Kekuasaan judikatif adalah power of the judgment. Bahwa adanya pembagian kekuasaan sebagai upaya untuk mencegah kekuasaan absolut. Dari absolut menjadi korup demikian kata Lord Acton: power tends to corrupt and absolute power corrups absolutely.

Lebih jauh dia menjelaskan, tidak hanya eksekutif dan legislatif yang bisa jadi bersifat despotism tetapi juga judikatif. Peringatan ini disampaikan oleh Thomas Jefferson sebagai kritik atas munculnya kekuasaan dalam suratnya kepada Abigail Adams: But the opinion which give to the judges the right to decide what laws are constituional and what not, not only for themselves in their own sphere of action but for the legislature and executive also in their, would make the judiciary a despotic branch.

“Artinya, bahwa karenanya tidak hanya kekuasaan eksekutif terbatas, juga kekuasaan legilastif dan kekuasaan judikatif. Pembatasan kekuasaan bukan hanya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power) tapi yang jauh lebih penting adalah untuk hadirnya negara hukum dan menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan),” ujar Elisa.

Dia menjelaskan, kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan mengadili dan forumnya adalah pengadilan. Hakekat mengadili adalah mengadili dua pendapat yang berbeda. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang pasif. Dia bisa aktif atas permintaan para pihak. Penggugat, pemohon, atau Jaksa penuntut Umum. Tidak ada pendapat yang berbeda tidak ada gerak kekuasaan kehakiman. Perbedaan pendapat tidak harus berujung di pengadilan tetapi dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak yang berbeda pendapat.

Sementara itu, Paingot Sinambela, SH, MH mengatakan, prinsip Independence dan Impartialiaty (bebas dan tidak memihak) adalah dua prinsip kekuasaan kehakiman. Bebas artinya tidak dipengaruhi oleh eksekutif dan legislatif. Dan juga tidak dipengaruhi oleh Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri. Hakim adalah bebas.

“Bahwa Hakim adalah tidak memihak artinya tidak memihak kepada dua pihak yang berperkara. Tidak memihak penggugat tidak juga memihak tergugat. Tidak memihak penuntut Umum tidak juga memihak terdakwa. Hakim tidak punya pendapat sendiri,” kata Paingot Sinambela.

Menurutnya, bahwa dalam criminal justice system perbedaan pendapat adalah antara Penuntut Umum dengan Terdakwa. Hakim adalah tidak memihak. Pengadilan pidana bergerak atas pelimpahan perkara penuntut umum bukan atas inisiatif hakim. Ini adalah kepastian hukum.

“Ini yang kita yakini dan sampai sekarang kepastian hukum yang berkeadilan ini masih utuh belum terkoyak. Bahwa penuntut umum ketika melimpahkan perkara ke pengadilan didasari atas keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan telah mempunyai alat-alat bukti yang mencukupi. Bahwa oleh karena penuntut umum diberi oleh hukum bertanggung jawab atas hadirnya terdakwa di persidangan maka satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menentukan penahanan adalah penuntut umum.”

“Namun agar kiranya kekuasaan penuntut umum tidak bersifat despotic maka harus ada tingkatan persetujuan dari hakim. Inilah kepastian hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Bahwa oleh karena hakim adalah kekuasaan yang pasif maka adalah tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan adalah suatu pelanggaran atas kepastian hukum yang berkeadilan apabila hakim yang kekuasaannya adalah kekuasaan pasif atas inisitif sendiri menetapkan penahanan terdakwa. Suatu ketidak pastian hukum dimana kekuasaanya pasif tetapi bertindak secara aktif. Hal ini mengarah kepada apa yang disebut oleh Thomas Jefferson despotic,” ungkap Sinambela.

Paingot Sinambela yang merupakan pensiunan Kombes Polisi ini menjelaskan bahwa proses selanjutnya dalam persidangan pidana, penuntut umum akan membuktikan dan terdakwa didampingi Advokat membatahnya. Penuntut umum mendalilkan bersalah maka Penuntut Umum membuktikan bersalah. Terdakwa mendalilkan tidak bersalah maka terdakwa membuktikan tidak bersalah.

“Hakim tidak mendalilkan apa-apa maka tidak membuktikan apa-apa. Ini adalah kepastian hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Bahwa dalam ujung proses pengadilan pidana, Penuntut Umum menyampaikan tuntutan kemudian terdakwa menyampaikan pembelaan atas tuntutan tidak atas dakwaan. Hakim kemudian sebagai kekuasaan pasif mengadili antara tuntutan dan pembelaan. Inilah kepastian hukum yang berkeadilan yang diyakini oleh Para pemohon yang potensi terlanggar oleh putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili Ir. Basuki Tjahaja Purnama,” ucapnya.

Kemudian dia mengatakan, oleh karena suatu putusan pengadilan hanya dapat dieksekusi setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka adalah tidak sesuai dengan kepastian hukum yang berkeadilan apabila dalam amar putusan terdapat perintah penahanan seperti putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili Ir. Basuki Tjahaja Purnama. Bahkan jika pun tidak ada perintah penahanan, apabila putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penuntut umum berkewajiban untuk mengeksekusinya.

“Bahwa berdasarkan kepastian hukum yang berkeadilan haruslah jelas perbedaan antara putusan dan penetapan. Putusan adalah Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di lain pihak penetapan tidak,” ujarnya. (TOM)

Share
Bagikan:
Share

Berita Terkait lainya

Komentar Pembaca

Leave a Reply

Berikan komentar

Notifikasi

wpDiscuz