Warga Jambi Minta Menteri ATR/BPN Tinjau Kembali Sertifikat HGU Nomor 07/Sarko Milik Sinar Mas Group




Tim penasihat hukum warga, Davey O Patty, Freddy Y Patty dan Roslina Siahaan. Limitnews.net/Luster Siregar

02/11/2022 16:47:45

JAKARTA - Warga TM SPD Desa Mentawak Ulu, Sarolangon, Jambi yang tergabung dalam wadah Koperasi Bina Sawit Sejahtera didampingi tim penasihat hukumnya, Davey O Patty, Freddy Y Patty dan Roslina Siahaan mendatangi Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Rabu (10/2/2022).

Warga meminta agar Menteri ATR/BPN memperbaiki dan atau meninjau kembali kekeliruan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 07/Sarko berikut turunannya yaitu, HGU No.65, HGU No.66, HGU No.67 dan HGU No.68. Milik PT. Jambi Agro Wijaya (JAW) anak perusahaan Bakri Group yang sudah beralih ke PT. Primatama Kreasi Mas dari PT. Sinar Mas Group, seluas 11.000 Hektar (Ha).

Kekeliruan penerbitan kembali sertifikat HGU tersebut, disebut Cacat Hukum Administrasi adalah karena hanya berdasar pada Putusan Sela PTUN Jakarta.

"Padahal pada persidangan putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sudah membatalkan putusan 'Sela' dimaksud, berupa Penetapan PTUN Jakarta No. 191/G/2013/PTUN.JKT, tertanggal 22 Mei 2014,” kata Preddy ke sejumlah wartawan di kantornya, Jumat (12/2/2022).

Menurut Preddy, keberadaan mereka menghadap Menteri ATR/BPN merupakan tindaklanjut perjuangan. Dimana dalam Rakornas yang berlangsung pada 09 Mei 2019 diputuskan. Dalam waktu dua bulan ke depan PT Primatama Kreasi Mas harus menyerahkan tanah tersebut kepada masyarakat TM SPD Desa Mentawak Ulu, Sarolangun, Jambi.

“Akan tetapi. Hingga saat ini, tidak ada itikat baik dari PT. Primatama Kreasi Mas untuk menyerahkan tanah tersebut kepada masyarakat TM SPD Desa Mentawak Ulu,” tegas Preddy.

Sesuai hasil Rakornas Satgas Saber Pungli di Kemenkopolhukam, yang dituangkan dalam berita acara rapat tanggal 09 Mei 2019 silam. Juga menyebutkan bahwa PT. Primatama Kreasi Mas, dinyatakan tidak punya hak mengelola lahan TM SPD milik masyarakat.

Pemerintah setempat, melalui Asisten 1 Pemda Sarolangun, yang diwakili oleh Arif Ampera pun, menyatakan pihaknya tidak pernah memberikan izin mengelola lahan TM SPD kepada pihak manapun.

Sehingga dalam Rakornas tersebut secara nyata diputuskan. Dalam waktu dua bulan ke depan PT Primatama Kreasi Mas harus menyerahkan tanah tersebut kepada masyarakat.

 

Penulis: Luster Siregar

Category: Jakarta, TangerangTags:
limitnews
No Response

Comments are closed.