Wow, Mantan Wali Kota Jakarta Barat Disebut Terima Uang Korupsi Rp 600 Juta

JAKARTA - Hari ini, Rabu (27/9) akan digelar kembali persidangan korupsi Refungsionalisasi Kali Sudin PU Tata Air Jakarta Barat dengan terdakwa H. Fatahillah, SH (Mantan Wali Kota Jakbar).

Pada persidangan minggu lalu, terpidana Pamuji, mantan Kepala Suku Dinas (Sudin) Tata Air Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menyebutkan, bahwa mantan Wali Kota Jakarta Barat, H Fatahillah SH, MH telah menerima anggaran dana proyek swakelola yang diselewengkan sebesar Rp 600 juta.

Hal itu diungkapkan Pamuji saat memberi keterangan bersama saksi Santo (mantan Kasi Pemeliharaan Sudin Tata Air Jakarta Barat) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (20/9).

“Saya sendiri mencatat berapa setiap pejabat yang mendapatkan uang anggaran proyek itu,” kata Pamuji ketika ditanya majelis dari mana saksi mendapatkan angka Rp 600 juta tersebut.

Selaku Kasudin PU Tata Air Jakarta Barat yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek revitalisasi sungai/kali dan penertiban bangunan liar di wilayah Jakarta Barat tahun 2013, Pamuji mengaku, pihaknya mendapat anggaran Rp 4,8 miliar untuk dua tahap.

Saksi mengakui bahwa anggaran itu kemudian dibagi menjadi dua tahap. Satu tahap Rp 2,4 miliar digunakan setelah keluar Surat Perintah Tugas (SPT) dari Wali Kota Jakarta Barat kepada para Camat se-Jakarta Barat pada 15 November 2013.

Berikutnya Rp 2,4 miliar dibagi-bagikan langsung kepada Wali Kota H Fatahillah SH, MH Rp 600 juta, para Camat masing-masing Rp 100 juta dan Wakil Wali Kota Rp 50 juta (dibantah yang bersangkutan saat memberi keterangan), Saifullloh Rp 100 juta, Kasat Pol PP Rp 500 juta dan saksi Pamuji sendiri mendapatkan Rp 130 juta.

Pamuji juga mengungkapkan, yang menentukan besaran uang bagian seorang pejabat ditentukan oleh dirinya dengan tiga lainnya masing-masing Saifullloh, Asril Marzuki dan satu lagi lainnya.

Pamuji yang sudah dipidana 6 tahun penjara terkait kasus sama menyatakan dirinya yang mengatur pendistribusian uang proyek yang diselewengkan termasuk dengan memasukkannya ke dalam amplop saat penyerahan. Oleh karena pada saat bersaksi sebelumnya Wakil Wali Kota membantah dapat bagian uang korupsi.

Ketua Majelis Hakim Sahlan Efendi bertanya kepada Pamuji apakah betul Wakil Walikota Jakarta Barat diberikan uang korupsi. Pamuji menjawab tegas, “Dapat Pak, Rp 50 juta. Nama yang bersangkutan juga terdapat dalam catatan saya”.

Anggaran swakelola refungsi sungai/kali di Pemkot Jakarta Barat tidak hanya dibagi-bagikan ke pejabat dan camat, tetapi juga LSM.

Dalam surat dakwaan jaksa masing-masing pihak yang menerima uang korupsi itu antara lain Wali Kota Jakarta Barat Rp 600 juta, para camat (8 camat) @ Rp 80 juta = Rp 640 juta, Satpol PP = Rp 500 juta, Wakil Wali Kota Rp 50 juta, Sekko Rp 50 juta, Aspem Rp 150 juta, Kabag Pemkot Rp 100 juta, Kabag Keuangan Rp 50 juta, Staf Pemkot Rp 50 juta, dan LSM Rp 20 juta.

Dalam dakwaan jaksa yang dibacakan sebelumnya disebutkan bahwa terdakwa Fatahillah telah melakukan tidak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi hingga negara dirugikan Rp 4,8 miliar.

Namun H Fatahillah didampingi sejumlah pengacara yang antara lain Suleman Hadjarati, Fahmi dan MF Gunawan membantah terlibat.

Karena itu, majelis hakim mempersilahkan terdakwa maupun penasehat hukumnya untuk untuk menghadirkan saksi meringankan pada persidangan berikutnya untuk memastikan ketidakterlibatan Fatahillah dalam korupsi berjamaah itu. (TOM)

Share
Category: Jakarta

limitnews
No Response

Comments are closed.