Alamak, Suami Istri Anggota Polres Blora Didakwa Korupsi Rp 3,049 Miliar




Ilustrasi. Limitnews/Istimewa

05/30/2022 17:47:51

SEMARANG – Alamak, sepasang suami istri anggota Polres Blora, Jawa Tengah yaitu Bripka Etana Fani Jatnika dan Briptu Eka Maryani didakwa melakukan korupsi uang setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Satuan Lalu Lintas Polres Blora yang merugikan negara sebesar Rp 3,049 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (30/5/2022), dugaan tindak pidana korupsi tersebut yang terjadi pada 2021 tersebut terungkap saat dilakukan pengecekan tutup buku akhir tahun pada Januari 2022.

BACA JUGA: Dijerat Pasal Berlapis, Mantan Wali Kota Bekasi Didakwa Terima Suap Rp 10 Miliar

BACA JUGA: Setiap Tahun, 15-20 Wisatawan Pria Muda Tenggelam di Sungai Aare Swiss

Dalam pengecekan tersebut, diketahui ada bukti setor yang dananya belum terbayarkan oleh terdakwa Eka Maryani yang menjabat sebagai bendahara penerima di Satlantas Polres Blora itu. Dari penelusuran, ternyata uang yang seharusnya disetorkan ke kas negara itu digunakan untuk kepentingan pribadi kedua terdakwa.

Terdakwa Etana Fani Jatnika memasukkan uang yang merupakan dana PNBP tersebut ke akun Paypal miliknya dalam beberapa tahap dengan besaran yang bervariasi. Uang yang dimasukkan dalam akun Paypal tersebut akan diendapkan dan diharapkan akan memperoleh bonus.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, kerugian negara atas penyalahgunaan dana PNBP tersebut mencapai Rp 3,049 miliar. Dari kerugian sebesar itu, kedua terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp 1,3 miliar.

"Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp1,3 miliar, sehingga kerugian negara sejumlah Rp 1,65 miliar," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Rochmad tersebut.

BACA JUGA: Polda Banten Amankan Empat Korupsi Pengadaan Lahan, Dijerat Pasal Berlapis

BACA JUGA: KPK: Bupati Ade Yasin Suap BPK Agar Kembali Dapat WTP

Atas perbuatannya, keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sidang selanjutnya akan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.

 

Penulis: Redaksi

Category: NASIONAL
limitnews
No Response

Comments are closed.