API Laporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu Diduga Langgar UU Pemilu

Posted by : limitnew 5 Februari 2024 Tags : API Laporkan Presiden Jokowi
API saat melaporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu RI. Limitnews/Demson

JAKARTA – Advokat Pembela Inddonesia (API) melaporkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Komisi Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI, di Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Melalui surat Nomor: 014/API/LP/11/2024, Jakarta, 02 Februari 2024, Presiden RI Jokowi dilaporkan terkait dugaan Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, disaat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Salatiga, Provinsi Jawa Tengah.

“Video seseorang mengacungkan dua jari dari dalam mobil yang ikut dalam iring-iringan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Salatiga, Jawa Tengah, jadi viral di media sosial,” kata Ketua API, Dr. Fernando Silalahi, dalam rilisnya, Senin (5/2/2024).

BACA JUGA: Kasad Jenderal Maruli ‘Tantang’ Megawati Laporkan TNI Intimidasi Rakyat

Fernando mengatakan, peristiwa yang terjadi itu saat mobil sedan Mercy berwarna hitam dilengkapi pelat warna merah bertuliskan ‘RI 1’ dan bendera merah putih kecil dibagian melintasi warga.

Dari informasi itu kaca belakang mobil tersebut terbuka dan terlihat seseorang yang berada di sisi kiri bangku belakang mengacungkan dua jari. Tak terlihat jelas siapa sosok tersebut.

“Kami dari API mengetahui peristiwa itu dari media sosial pada tanggal 30 Januari 2024, dan kami laporkan ke Bawaslu pada Jumat, 2 Febaruari 2024, lengkap dengan bukti-buktinya,” ujar Dr Fernando Silalahi SH, MH.

Dia mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ke 3 di dunia. Sebutan sebagai negara demokrasi dikarenakan Indonesia dalam melaksanakan pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan juga anggota legislatif dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, yang mana pemilihan-demi pemilihan untuk menduduki jabatan publik juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat banyak.

“Beberapa hari yang lalu, telah terjadi peristiwa yang diduga pelanggaran Undang- undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diduga dilakukan oleh Jokowi pada saat melakukan kunjungan kerja ke Salatiga Propinsi Jawa Tengah. Bila hal ini dibiarkan maka pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023, dapat menjadi tercederai,” tegas Fernando.

Dia menjelaskan, bahwa Presiden Joko Widodo diduga telah melanggar Pasal 280 jo. Pasal 281 jo. Pasal 282 jo. Pasal 283 jo. Pasal 304 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu hal ini terlihat dari kunjungan Joko Widodo yang mengacungkan salam 2 (dua) jari dari mobil dinas sedan Mercy berwarna hitam dilengkapi pelat warna merah bertuliskan ‘Indonesia 1’.

“Jokowi selaku Presiden RI dapat memberikan contoh sebagai seorang negarawan dengan tidak memihak kepada salah satu paslon yang mengikuti konstelasi pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal tersebut diatas membatasi seorang Presiden dan Pejabat lainnya untuk mendukung dan atau membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden,” jelasnya.

BACA JUGA: Selain Uang Bau, DKI Jakarta Berikan Bantuan ‘Uang Kematian’ Masyarakat Terdampak TPST Bantargebang

Bahwa Presiden Joko Widodo  tambah Fernando, tidak termasuk di dalam Pasal 281 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 karena Presiden Joko Widodo tidak dalam rangka mencalonkan diri karena Presiden Joko Widodo telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 7 UUD NRI 1945.

 

Penulis: Demson

RELATED POSTS
FOLLOW US