Bareskrim Polri Tolak Laporan Relawan Jokowi

08/01/2023 07:13:24

JAKARTA – Bareskrim Polri menolak laporan polisi relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melaporkan pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung atas dugaan penghinaan Jokowi. Para relawan diarahkan hanya membuat aduan masyarakat.

"Kita telah selesai dari SPKT. Dan alhamdulillah LP laporan kita tidak diterima. Kita buat dalam bentuk pengaduan. Pengaduan kita yang kita masukkan kepada pihak penyidik," kata Sekjen Barisan Rakyat Jokowi Presiden (Bara JP) Relly Reagen saat di Mabes Polri, Senin (31/7/2023) malam.

BACA JUGA: Ormas dan LBH Nilai KPK Berwenang Periksa Kasus Korupsi di Basarnas

Pengacara Bara JP, Ferry Manulang mengungkapkan alasan kenapa laporan mereka ditolak polisi. Ferry mengatakan, jika membuat laporan polisi, maka harus ada klarifikasi dari Presiden Jokowi selaku pihak yang merasa dirugikan. Namun demikian, kepolisian merasa mereka tidak mungkin memanggil Jokowi untuk dimintai keterangan.

"Dan ini pun kemungkinan ini kan masih bentuk pengaduan masyarakat (dumas). Tapi akan masih ada kemungkinan besar ditingkatkan menjadi laporan. Bila mereka penyidik telah menyambangi Pak Presiden dan mengklarifikasi pengaduan kami," jelas Ferry.

Sebelumnya, sejumlah relawan Jokowi berkumpul dan membuat laporan ke SPKT Bareskrim Polri. Di antaranya seperti Barikade 98, Foreder, Sekber Jokowi Nusantara, ABJ, JPKP, SOLMET, Relawan Indonesia Bersatu, Barisan Pembaharuan, AKAR, Indonesia Hari Ini (IHI), SEKNAS, dan Bara JP.

Bantah Hina Presiden Jokowi

Rocky Gerung membantah tuduhan menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tetapi, ia mengatakan menghina kedudukan presiden. Rocky menilai yang boleh merasa terhina hanyalah manusia, sebab dia punya martabat. Sedangkan presiden tidak punya martabat.

"Yang boleh terhina hanyalah manusia, karena dia punya martabat. Presiden tidak punya martabat, karena presiden bukan orang. Presiden itu fungsi," ungkapnya saat mengisi Dialog Akal Sehat bertajuk 'Etika Politik Mematangkan Demokrasi Indonesia' di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (31/7/2023).

"Jadi yang saya hina bukan Jokowi, tapi kedudukan dia sebagai presiden yang kita pilih sama-sama," lanjutnya.

BACA JUGA: Ingin Jadi Ketua Umum Partai Golkar? Harus Punya Modal Rp 600 Miliar

Hanya manusia, kata Rocky, yang punya martabat. Martabat itu melekat seumur hidup.

"Presiden kita pilih setiap lima tahun, mana ada martabat berganti setiap lima tahun. Jadi kacau cara berpikir bangsa ini, tidak boleh ada personifikasi pada Presiden Jokowi," jelasnya.

 

 

 

 

 

Penulis: Olo