Demokrasi Bukan Hanya Sebatas Pemilu dan Pilpres

limitnews.net
Oloan Siahaan (pakai topi). Limitnews/Istimewa

BEKASI – Belakangan ini ramai muncul berbagai macam petisi yang mengatasnamakan civitas academica. Dalam berbagai petisinya, mereka membangun narasi hancurnya tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia, dan secara terbuka mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terkait petisi para civitas akademika tersebut, Pemimpin Redaksi limitnews.net Oloan Siahaan mengingatkan para civitas academica agar berpikir secara menyeluruh, tidak berpikir sempit bahwa demokrasi hanya sebatas Pemilu dan Pilpres 2024.

“Sangat disayangkan mereka yang mengaku civitas academica yang konon katanya kaum intelektual malah membangun narasi-narasi bahwa demokrasi di Indonesia pada saat proses Pemilu atau Pilpres 2024 ini sangat terancam, bahkan ada yang mengatakan demokrasi di Indonesia telah hancur,” kata Oloan Siahaan yang akrab disapa Olo saat berbincang-bincang dengan wartawan limitnews.net, Reza Aulia, Senin (5/2/2024).

“Sebagai kaum terdidik dan berpikir menyeluruh, harusnya mereka mengerti bahwa demokrasi bukan hanya sebatas proses Pemilu atau Pilpres 2024 ini saja. Demokrasi bukan hanya sebatas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atau lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden,” sambung Olo yang merupakan alumni Fisipol Universitas Medan Area (UMA) tahun 1999 tersebut.

BACA JUGA: Kasad Jenderal Maruli ‘Tantang’ Megawati Laporkan TNI Intimidasi Rakyat

Menurut Olo, sampai detik ini Indonesia masih sangat demokrasi dengan kebebasan berpendapat bagi seluruh warga Negara Indonesia yang tentunya dalam menyampaikan pendapat diatur dalam Undang-Undang.

“Sampai saat ini pula media sosial baik itu Facebook, X atau Twitter, Instagram, Youtube atau yang lainnya tempat atau wadah ratusan juta rakyat Indonesia dengan bebas berpendapat, bahkan ada yang mengarah ke fitnah, ujaran kebencian, hoaks dan lainnya. Di situ terlihat begitu demokrasinya Indonesia kita ini,” ujar Olo.

BACA JUGA: Menggoreng atau Membangun Narasi Negatif Presiden Boleh Kampanye

Jika dibandingkan dengan beberapa negara seperti Korea Utara, China, Vietnam, Bangladesh dan Kuba yang melarang warganya menggunakan media sosial (Medsos) tersebut, maka tegas Olo, Pemerintahan Presiden Jokowi masih menjunjung tinggi demokrasi.

“Berhentilah membangun narasi seakan-akan demokrasi Indonesia telah hancur, berhentilah membangun narasi seakan-akan Indonesia kita ini lagi terancam hanya untuk kepentingan golongan semata. Demokrasi di Indonesia masih sesuai jalurnya, soal Pemilu atau Pilpres biarkan rakyat yang menentukan pilihannya pada 14 Februari di TPS,” kata Olo mengakhiri.

 

Penulis: Reza

RELATED POSTS
FOLLOW US