KPU dan Bawaslu Harus Umumkan Transaksi Janggal demi Pemilu Jujur dan Adil

Ilustrasi. Limitnews/Istimewa

BEKASI – Transaksi janggal triliunan rupiah terkait dengan penggalangan dana Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sampai saat ini menjadi buah bibir dari berbagai kalangan. Berbagai desakan untuk penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum  (Bawaslu) untuk mengumumkan ke publik agar mengasilkan Pemilu yang Jujur dan Adil (Jurdil).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD dengan tegas meminta Bawaslu, KPU dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan transaksi janggal tersebut yang diduga dipakai untuk dana kampanye Pemilu 2024.

“Iya ada dua, pertama, Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik. Kedua, kalau itu uang haram biasanya pencucian uang, supaya ditangkap, supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah,” kata Mahfud di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (17/12/2023).

BERITA TERKAIT: PSI Minta PPATK Umumkan Partai Politik Terlibat Transaksi Janggal Triliunan Rupiah

Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga meminta agar transaksi janggal dan mencurigakan temuan PPATK dibuat terang benderang.

“Mengenai transaksi mencurigakan, saya kira kalau mencurigakan buat terang saja. Artinya dibikin terang saja sebenarnya ada apa enggak,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2023).

Ma’ruf mengatakan, apa yang menjadi temuan harus diusut sampai tuntas. Ma’ruf juga meminta Bawaslu untuk menjelaskan ke publik soal temuan tersebut. Penjelasan dibutuhkan supaya menghilangkan kecurigaan.

“Saya kira harus diperjelas saja. Supaya kecurigaan hilang,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin meminta Kepolisian dan KPK untuk ikut mengusut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait indikasi tidak pidana pencucian uang pada dana kampanye Pemilu 2024.

“Kepolisian dan KPK harus ikut (mengusut-red). Kan KPK punya slogan hajar serangan fajar, itu kan terkait pemilu, money politic, dana kampanye, harus diusut,” kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Senin (18/12/2023).

Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu pun menyampaikan keprihatinan atas  dugaan dana ilegal dalam ajang pemilu, di tengah besarnya harapan publik untuk mendapatkan pemimpin dan legislator yang berintegritas.

BERITA TERKAIT: Soal Transaksi Janggal Triliunan Rupiah, Hasto Singgung Parpol Balihonya Tersebar di Pelosok Nusantara

Untuk itu, dia juga menyoroti peran KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang harus proaktif dalam menindaklanjuti temuan tersebut dengan mencari informasi yang lebih mendalam, melakukan investigasi, hingga mambawa kasus itu ke ranah hukum.

“Ini temuan yang jelas, dugaan temuan yang katakanlah terverifikasi oleh PPATK maka harus ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu, karena kan tidak boleh dana ilegal itu ada, itu sudah melanggar hukum mestinya yang melakukan seperti itu dihukum,” ujarnya.

 

Penulis: Redaksi

RELATED POSTS
FOLLOW US