Menggoreng atau Membangun Narasi Negatif Presiden Boleh Kampanye

Pemimpin Redaksi limitnews.net, Oloan Siahaan, S.Sos. Limitnews/Reza

BEKASI – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa Presiden boleh berkampanye, dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara sampai saat ini hangat diperbincangkan, bahkan sebagian oknum ‘menggoreng’ atau membangun narasi-narasi negatif yang lebay atau berlebihan.

Hal tersebut disampaikan pemimpin redaksi limitnews, Oloan Siahaan. S. Sos saat berbincang-bincang dengan wartawan limitnews di kantor redaksi Jalan Nusantara Raya, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Kamis (25/1/2024).

“Saat itu kan Presiden Jokowi hanya sebatas memberitahukan kepada wartawan bahwa ada Undang-Undang yang memperbolehkan Presiden dan Wakil Presiden untuk ikut berkampanye. Sekali lagi, Presiden Jokowi memberitahukan isi Undang-Undang. Di mana salahnya, kok semakin ke sini digoreng terus dengan narasi-narasi negatif,” kata Olo panggilan akrab Oloan Siahaan.

BERITA TERKAIT: KPU RI: UU Pemilu Perbolehkan Presiden dan Menteri Ikut Kampanye

Bahkan tegas Olo, bahwa sampai saat ini Presiden Jokowi belum berkampanye meski telah dijamin dan boleh sesuai Undang-Undang. Sayangnya narasi Presiden Jokowi seolah-olah sudah berkampanye dibangun pihak tertentu.

“Pengertian kampanye itu apa sih? Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum ikut melakukan kampanye. Contohnya, harus ada pemberitahuan ke KPU RI, Bawaslu RI dan Kepolisian terlebih dahulu. Pak Jokowi kan sampai saat ini tidak mengurus izin untuk kampanye. Sampai saat ini juga Presiden aktif berkegiatan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Ini malah kita memberitahukan isi Undang-Undang digoreng ke sana ke sini, lebay,” ujarnya.

Untuk itu, Olo menyarankan kepada para penggoreng narasi untuk menempuh jalur yang sesuai seperti melaporkan ke Bawaslu atau ke pihak terkait jika pernyataan Presiden Jokowi yang memberitahukan isi Undang-Undang adalah perbuatan yang salah.

“Ketimbang membuat gaduh, menebar kebencian lebih baik mereka-mereka yang tidak setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi menempuh jalur yang sudah disediakan sesuai Undang-Undang yang berlaku,” tegas Olo.

Bahkan sambung Olo, pihak penggoreng narasi negatif tampaknya menginginkan Presiden Jokowi hanya berdiam diri, duduk manis 24 jam di Istana Negara, biar netral selama Pemilu 2024.

“Presiden harus tetap menyapa rakyat, tetap bekerja, menjemput bola terjun langsung menemui rakyat Indonesia,” kata Olo.

BERITA TERKAIT: Jokowi: Presiden Boleh Kampanye Asal Tidak Gunakan Fasilitas Negara

Sekedar diketahui, Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi, “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

“Bunyi dan isi pasal Undang-Undang di atas lah diberitahukan Presiden Jokowi. Goreng tu pembuat Undang-Undang. Jadi jangan lebay ya…,” kata Olo mengakhiri.

 

Penulis: Reza

RELATED POSTS
FOLLOW US