MSPI Minta Kakanwil Sumsel Copot Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Muba Ahmad Aminullah

Posted by : limitnew 27 November 2023 Tags : Ahmad Aminullah , BPN Kabupaten Musi Banyuasin , BPN Muba
Kepala ATR/BPN Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Ahmad Aminullah bersalaman dengan Pj Bupati Muba Apriyadi (kiri), Kakanwil ATR/BPN Sumsel, Yuniar Hikmat Ginanjar (kanan). Limitnews/Istimewa 

11/27/2023 09:24:20

JAKARTA – Monitoring Saber Pungli Indonesia (MSPI) meminta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Sumatera Selatan (Sumsel) mencopot Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Ahmad Aminullah karena diduga tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala kantor ATR/BPN dalam pelayanannya sebagainama siatur dalam undang-undang No.25 tahun 2009 tentang Standart Pelayanan Publik.

Direktur Hubungan Antar Kelembagaan (Dirhubag) MSPI, Thomson Gultom mengatakan, bahwa setiap pejabat publik harus siap melayani masyarakat dan peka terhadap situasi dan kondisi wilayahnya.

“Kabupaten Musi Banyuasin hanya memiliki 14 kecamatan, 13 kelurahan dan 227 desa, Kepala ATR/BPN Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Ahmad Aminullah,SH,M.Kn, tidak mungkin tidak mengetahui terjadinya sengketa tanah diantara warganya, secara khusus wilayah Kecamatan Bayung Lencir. Menurut kami tidak mungkinglah beliau tidak mengetahui terjadinya sengketa antara Sdr. Bermon Simbolon dengan Sdr. Nurhadi yang saat ini sampai kepada lapor polisi, dimana diketahui Sdr. Bermon Simbolon melaporkan Sdr. Nurhadi ke Kepolisian Sektor (Polsek) Bayung Lencir,” ungkap Dirhubag MSPI Thomson Gultom kepada Wartawan, Minggu (26/11/2023).

BERITA TERKAIT: Tiga Bulan, BPN Muba Tidak Tanggapi Surat Permohonan Polsek Bayung Lencir Terkait Sengketa Tanah

Oleh karena itu Thomson Gultom meminta Kakanwil ATR/BPN Sumsel, Yuniar Hikmat Ginanjar mencopot Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Ahmad Aminullah karena tidak menanggapi permohonan Peyidik Polsek Bayung Lencir mengenai keterangan sertipikat tanah yang diduga diserobot Nurhadi tersebut.

“Pejabat publik wajib melayani masyarakat baik lisan maupun tertulis jika bertanya sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Standart Pelayanan Publik dengan ketentuan umum:

a.Pasal (1), Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

b.Pasal 2, Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

“Ini undang-undang yang mengatur, jangan jadi pejabat kalau tidak mau melaksanakan perintah undang-undang,” tegas Thomson.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Polsek Bayung Lencir tanggal 22 November 2023, kepada pelapor Bermon Simbolon, menyebutkan bahwa Polsek Bayung dengan surat Nomor: B / 142 / VIII / 2023 / Reskrim telah mengajukan permohonan informasi Keabsahan Sertipikat Tanah kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin sejak 30 Agustus 2023.

“Saya mempertanyakan komitmen Menteri ATR/Kepla BPN Hadi Tjahjanto begitu juga dengan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni untuk menyelesaikan sengketa tanah melihat kinerja jajarannya khususnya di BPN Kabupaten Muba ini,” kata pelapor Bermon Simbolon saat dihubungi limitnews dari Bekasi via sambungan WhatsApp (WA), Rabu (22/11/2023).

Menurut Bermon, BPN Muba saja tidak menanggapi penyidik Polsek Bayung Lencir, apalagi masyarakat biasa di Bayung Lencir yang kepemilikan lahan atau tanahnya diserobot oleh oknum-oknum tertentu hingga dilaporkan pemilik Sertipikat ke Hukum.  

“Aparat penegak hukum saja diperlakukan BPN Muba seperti itu (tidak ditanggapi-red) apa lagi kami masyarakat biasa di Bayung Lencir ini. Ada apa dengan BPN Muba?” kata Bermon penuh tanya.

Terkait hal di atas, Kepala ATR/BPN Muba Ahmad Aminullah hingga berita ini dipublikasikan, Rabu (22/11/2023) belum bisa dikonfirmasi.

Seperti diketahui, Bermon Simbolon melaporkan Nurhadi atas penyerobotan lahan tanah dengan Surat Tanda Terima Laporan / Pengaduan Nomor: STTLPN / 79 / VI / 2023 / SUMSEL / MUBA / SEK BYL dengan Laporan Pengaduan Nomor (LPN) Nomor: LPN / 79 / VI / 2023 / Sumsel / Muba / Sek Byl, Tanggal 15 Juni 2023.

Nurhadi dilaporkan telah menyerobot tanah yang berlokasi di RT 02 Dusun I, Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), terancam pidana penjara 4 tahun.

BACA JUGA: MSPI Minta Komisi II DPR-RI Panggil Menteri ATR/Kepala BPN

Dalam laporan tersebut, Pelapor Bermon Simbolon melaporkan Nurhadi telah menyerobot tanah yang dibeli dari Hj Nining dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) 04.09.04.34.1.00200, SHM 04.09.04.34.1.00201, SHM 04.09.04.34.1.00205, SHM 04.09.04.34.1.00206, dan SHM 04.09.04.34.1.00207, yang berlokasi di RT 02 Dusun I, Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

Terkait pemberitaan ini belum terkonfirmasi ke Kepala Kantor BPN Musi Banyuasin.

 

 

 

Penulis: Olo

RELATED POSTS
FOLLOW US