MSPI Minta Kejujuran Menteri Hadi Tjahyanto Terkait Pemalsuan Sertipikat Diduga Terkait Dirjen ATR/BPN

Posted by : limitnew 27 November 2023 Tags : BPN ATR , Menteri Hadi Tjahyanto , MSPI
Menteri ATR/BPN-RI Hadi Tjahjanto. Limitnews/Istimewa 

11/27/2023 09:42:58 

JAKARTA – Direktur Hubungan Antar Kelembagaan Monitoring Saber Pungli Indonesia (Dirhubag MSPI) Thomson Gultom meminta kejujuran Menteri Agrarya dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR / Ka.BPN) Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C) Hadi Tjahyanto S.I.P. untuk menjelaskan mengenai keterkaitan mantan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan, Iliyas tedjo Priyono (sekarang menduduki Jabatan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang) atas dugaan pemalsuan Sertipikat tanah atas nama Maryah menjadi atas nama Aliyah yang diproses melalui Pendaftaran Tanah Sintematis dan Lengkap (PTSL) tahun 2019, di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang, Kota Adm Jakarta Selatan.

Menurut Dirhubag MSPI Thomson Gultom, bahwa hingga sampai saat ini belum ada penjelasan dari Menteri terhadap Surat Konfirmasi MSPI Nomor: 049 / Laporan – Informasi / IX/2023, Jkt, Tanggal 5 September 2023, yang diterima BPN tanggal 8 September 2023.

“Sudah kita kirimkan lagi surat kedua Surat Nomor: 064/Laporan-Informasi/MSPI/XI/2023, Jkt, tanggal 17 November 2023, yang diterima BPN tanggal 17 November 2023, setelah surat Konfirmasi MSPI pertama yakni Surat Nomor: 049/Laporan-Informasi/IX/2023, Jkt, Tanggal 5 September 2023, belum dijawab Bapak Menteri ATR/Kepala BPN. Adapun pertanyaan MSPI dalam surat tersebut adalah mengenai penjatuhan sanksi kepada manatan Kakan ATR/BPN Kota Adm Jakarta Selatan, yang diduga memerintahkan anak buhannya (Maulana Yusuf dkk) untuk menerbitkan setipikat atas nama Aliyah diatas permohonan Sertipikat atas nama Maryah. Sampai saat ini sudah tiga bula belum berjawab,” ungkap Thomson Gultom, kepada wartawan, Minggu (26/11/2023).  

BACA JUGA: MSPI Minta Kakanwil Sumsel Copot Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Muba Ahmad Aminullah

Dia menyampaikan, isi suratnya yang sudah dua kali dikirimkan ke Menteri ATR/Kepala BPN yang belum berjawab tersebut, yang mana mempertanyakan hasil BAP pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN yang tidak memberikan sanksi terhadap yang memerintahkan untuk PEMALSUAN SERTIPIKAT dari permohonan Hj. Maryah menjadi Sertipikat atas nama Aliyah, sementara empat orang yang disuruh memalsukan sertipikat itu sudah disanksi bahkan dua orang yang disuruh itu telah meninggal dunia akibat ketakutan dikejar-kejar bayangan, sementara pejabat yang memerintahkan itu, jabatannya terus meroket dan hingga menduduki jabatan tertinggi.

“Jabatan yang menyuruh itu menduduki Kakan BPN Jakarta Selatan pada tahun 2021, lalu dipromosi menjadi Kanwil tahun 2021-2022, selanjtnya menjadi saalahsatu direktur di Kementerian ATR/BPN tahun 2022 dan pada tahun 2023 sudah menjabat Dirjen VII pada Kementerian ATR/BPN Republic Indonesia,” jelas Thomson Gultom.

Dia berharap Menteri ATR/Kepala BPN, Masekal TNI (Purn) Hadi Tjayanto membalas suratnya untuk keadilan masyarakat.

Terkait berita ini belum terkonfirmasi kepada Menteri ATR/BPN. Sementara Humas ATR / BPN belum membalas konfirmasi media ini yang dikonfirmasi melalui hotline.atr-bpn.

BACA JUGA: Pakar Hukum: Perlu Audit Menyeluruh Terhadap KPK

 

 

 

Penulis: Demson/Herlyna

RELATED POSTS
FOLLOW US