PSI Menang BPJS Gratis ‘Menohok’ Pemerintahan Jokowi

Posted by : limitnew 22 Juli 2023 Tags : PSI Menang BPJS Gratis
Baliho PSI. Limitnews/Istimewa

07/22/2023 14:57:29

BEKASI – Baliho PSI Menang BPJS Gratis kerap terlihat di berbagai Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia. Baliho tersebut seakan-akan ‘menohok’ Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) 10 tahun memimpin Indonesia tidak mampu membuat BPJS Gratis. Di satu sisi partai tersebut menyebut PSI Tegak Lurus Bersama Pak Jokowi. PSI terkesan tidak konsisten mendukung Jokowi.

Aktivis Dandhy Laksono menyebutkan, bahwa PSI menggaungkan BPJS Gratis menyindir keras Pemerintahan Jokowi. Ia menyebut, di era Presiden Jokowi, iuran BPJS Kesehatan malah naik pada 2021 lalu ketika era pandemi Covid-19, sedang PSI akan menggratiskan BPJS.

“Ide ini sebenarnya menyindir keras rezim Jokowi yang menaikkan iuran BPJS. Bahkan di tengah pandemi. Juga kontradiktif dengan semangat UU Kesehatan rezim Jokowi yang lebih private-market oriented. Tapi partai ini loyalis tegak lurus Jokowi. Bahkan bikin propaganda Jokowisme,” tulis Dandhy Laksono melalui akun Twitternya pada Jumat, 14 Juli 2023 dilansir limitnews.net, Sabtu (22/7/2023).

BACA JUGA: Surya Tjandra, Mantan Politisi PSI Kini Jadi Juru Bicara Capres Anies Baswedan

Terlebih kata Dandhy, gagasan BPJS gratis juga kontradiktif dengan semangat UU Kesehatan rezim Jokowi yang lebih private-market oriented. Walau demikian, ada ironi. Pasalnya, PSI juga selalu membawa narasi tegak lurus pada Jokowi.

“Tapi partai ini loyalis tegak lurus Jokowi. Bahkan bikin propaganda Jokowisme,” tegas Dandhy.  

Gratis Tanpa Terkecuali

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menawarkan gagasan iuran BPJS gratis untuk seluruh warga negara, tanpa kecuali.

“BPJS Kesehatan itu program yang sangat membantu masyarakat. Masalahnya selama ini warga masih harus membayar iuran untuk mendapat pelayanan BPJS. Konsekuensinya, banyak rakyat Indonesia yang terhalang untuk mengakses haknya mendapatkan layanan kesehatan karena kendala administratif. Seharusnya seseorang tidak perlu membayar untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya, sesuai amanah konstitusi Pasal 28H,” kata Wasekjen DPP PSI, Dedek Prayudi, dalam keterangan tertulis, Rabu 15 Februari 2023.

Faktanya, tidak semua warga mampu membayar. Kalau ada yang menunggak, yang bersangkutan harus membayar dulu tunggakannya plus denda sebelum mendapat pelayanan BPJS. Sementara distribusi PBI tidak memuaskan prinsip keadilan. Banyak exclusion error dan inclusion error.

“PSI menawarkan perubahan: setiap warga negara harus mendapat layanan BPJS tanpa harus membayar,” kata Dedek yang akrab disapa Uki tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2022, secara rata-rata pengeluaran per kapita untuk kesehatan masyarakat Indonesia selama satu bulan adalah Rp 34 ribu. Artinya, dalam setahun, seluruh WNI mengeluarkan uang senilai Rp 110 triliun untuk biaya kesehatan.

“Jadi kalau BPJS digratiskan, negara harus punya Rp 110 triliun untuk membiayai pelayanan kesehatan rakyat Indonesia. Adakah uangnya? Ada. Tunggu beberapa waktu lagi, PSI akan menjelaskan secara lebih rinci,” ujar Uki.

BACA JUGA: Keluar dari PSI, Michael Sianipar Gabung Partai Perindo

Intinya, PSI mau menggeser sistem pendanaan BPJS dari berbasis iuran (contributory) menjadi berbasis pajak (tax financed).

“Jadi dana BPJS itu tidak datang dari iuran melainkan dari pajak transaksi, seperti Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM),” pungkas Uki.

 

 

 

 

Penulis: Olo

RELATED POSTS
FOLLOW US