Sutrisno Pangaribuan Kritisi Pernyataan Aswan Jaya Terkait Pilgubsu 2024

08/30/2023 15:25:26

MEDAN – Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) Sutrisno Pangaribuan kritisi Aswan Jaya, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) yang membicarakan Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) 2024.

Sutrisno Pangaribuan yang juga Kader PDIP mengatakan, Aswan sepertinya sedang ‘cari perhatian’ dengan menyebut salah seorang Kepala Daerah (KDH) pemilik KTA PDIP sebagai ‘kader terbaik’ yang layak dipertimbangkan sebagai Cagubsu 2024.

“Jika hanya menjadi kepala daerah dijadikan Aswan sebagai syarat dan ukuran sebagai ‘kader terbaik’, maka banyak kader PDIP, bahkan Ketua DPC PDIP yang saat ini sedang menjabat kepala daerah di Sumut,” kata Sutrisno Pangaribuan melalui pernyataannya diterima limitnews.net, Rabu (30/8/2023).

BACA JUGA: Kornas: Selamatkan Roida, Panitia Harus Bertanggung Jawab

Menurut Sutrisno, jika merujuk proses yang dialami ‘kader terbaik’ PDIP, Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni sebagai Wali Kota Solo dua periode, lalu jadi Gubernur DKI Jakarta, kurang dari satu periode, hingga jadi Presiden dua periode.

“Maka justru Nikson Nababan (Bupati Tapanuli Utara), atau Hillarius Duha (Bupati Nias Selatan) yang  tepat dimajukan pada Pilgubsu 2024. Pengalaman keduanya sama dengan Jokowi, Nikson Nababan dan Hillarius Duha telah menjadi Bupati dua periode. Sementara Zahir (Bupati Batubara), Darma Wijaya (Bupati Serdang Bedagai), dan Bobby Afif Nasution (Wali Kota Medan), baru menjabat satu periode sebagai kepala daerah,” terang Sutrisno.

Bahkan Sutrisno menyinggung sosok Budiman Sudjatmiko yang dinilai ‘buruk’ terhadap pilihan dan langkah politiknya saat ini. Budiman hijrah dari PRD lalu ke PDIP, kini mendukung Prabowo, lalu dipecat PDIP.

“Aswan juga sama, migrasi dari PRD ke PPP (versi Djan Farids), lalu hijrah dari PPP untuk menjadi Wakil Ketua DPD PDIP Sumut. Demikian juga dengan sejumlah orang yang pernah dipecat PDIP, bahkan menjadi lawan politik PDIP, kini menjadi Caleg PDIP,” jelas Sutrisno.

Fokus Pileg dan Pilpres 2024

Untuk itu, Sutrsino berharap DPP PDIP seharusnya membuat perintah tegas kepada tiga pilar partai, yakni eksekutif, legislatif, dan struktur partai serta seluruh kader dan petugas partai untuk fokus memenangkan Pileg dan Pilpres 2024 di wilayah masing-masing.

“Jika ada kepala daerah yang melakukan aksi ‘show of force’ sejatinya diarahkan untuk tugas utama tersebut, bukan untuk diri sendiri. Sebab Pilkada masih jauh, sehingga semua kekuatan saat ini harus diarahkan untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2024,” tegas Sutrsino.

Untuk menyikapi dinamika politik saat ini, sebagai kader, meminta DPP PDIP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa DPP PDIP tidak perlu menugaskan kader melakukan ajakan memilih (kampanye) di luar jadwal dan tahapan  Pemilu. Ajakan memilih dalam bentuk video, spanduk, baliho, maupun bahan dan alat peraga kampanye lainnya, harus sesuai aturan. PDIP harus menghindari aksi "ajakan memilih", seperti yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka ( Walikota Solo) dan Bobby Afif Nasution ( Walikota Medan), yang akhirnya kini sedang ditangani Bawaslu RI.

Kedua, bahwa tiga pilar partai dan semua kader, serta petugas partai seharusnya fokus pada tugas memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. Sehingga seluruh sumber daya kader, baik relawan, simpatisan, pendukung pribadi, harus diarahkan mendukung dan memenangkan Caleg PDIP dan Capres PDIP, Ganjar Pranowo.

Ketiga, bahwa kepala daerah harus serius mendukung dan memenangkan seluruh caleg dan capres PDIP, Ganjar Pranowo di Pileg dan Pilpres 2024. Jika ditemukan fakta ada kepala daerah yang mendukung caleg dari partai lain, maka sebaiknya kader tersebut tidak dicalonkan kembali di Pilkada serentak 2024.

Keempat, bahwa jika kepala daerah tidak fokus dan serius mendukung dan memenangkan Caleg PDIP, dan Capres PDIP Ganjar Pranowo, dan di daaerah yang dipimpinnya Caleg PDIP dan Capres PDIP tidak menang, maka sebaiknya kader tersebut tidak didukung kembali di Pilkada serentak 2024.

BACA JUGA: Ini Kata Presidium Kornas Sutrisno Pangaribuan Soal Budiman Sudjatmiko

Kelima, bahwa Jokowi harus menjadi role model kepemimpinan nasional PDIP. Maka semua kepala daerah PDIP, khususnya bupati dan walikota harus ikut pola Jokowi yang menjadi Walikota Solo dua periode. Sehingga DPP PDIP diminta untuk membuat aturan tegas agar semua bupati dan walikota (tanpa terkecuali) harus memimpin daerahnya dua periode, baru diusung dan didukung ke tingkat lebih tinggi. Kader yang tidak mengikuti pola Jokowi, tidak perlu diusung dan didukung di Pilkada serentak 2024.

“PDIP akan memenangkan Pileg dan Pilpres 2024 dengan membangun ‘Koalisi Besar’, yakni Koalisi Bersama Rakyat. Maka upaya untuk membujuk dan merebut hati rakyat harus dilakukan dengan rendah hati, tidak sombong. Bukan dengan uang dan sembako,” kata Sutrisno mengakhiri.

 

 

 

 

Penulis: Olo